PNPM Batasi Dana Bergulir Maksimal 2 Juta

Pemberdayaan : PNPM Batasi Dana Bergulir Maksimal 2 Juta. Informasi dari Bandung, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri membatasi penyaluran dana bergulir untuk kelompok masyarakat maksimal Rp2 juta. 

Maksimal Rp 2 juta tersebut guna mengendalikan tingginya angka pembiayaan bermasalah (non performing loan/NPL).

Menurut Usman Hermanto, Satuan Kerja P2KP Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum mengatakan tahun ini program peningkatan mata pencaharian keluarga (PMPK) difokuskan pada 4 provinsi – salah satunya Jawa Barat - dengan jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) tersebar di 54.800 kelurahan.

“Sasaran target program ini untuk 596 kelurahan dengan biaya Rp59 miliar selama tahun ini,” katanya di sela Lokakarya program PMPK PNPM di Dinas Permukiman dan Perumahan Jabar, hari ini.

Dia menjelaskan setiap kelurahan akan memperoleh dana Rp100 juta. Sedangkan besaran setiap BKM rata-rata ada 5 KSM. “Dana sebesar itu nanti akan disalurkan sesuai dengan prioritas pengajuan proposal KSM.”

Tahun ini, paparnya, Jabar mendapat anggaran Rp18 miliar untuk 180 kelurahan. “Pemerintah Pusat tidak ingin alokasi yang ada bertambah besar karena di sisi lain belajar dati tingkat pengembalian dana PNPM Mandiri yang sangat mengkhawatirkan.”

Berdasarkan data Konsultan Manajemen Wilayah PNPM Mandiri, dari 1.697 kelurahan yang eksis di Jabar, ada 44.000 KSM yang aktif dengan jumlah anggota sebanyak 360.209 orang. Sedangkan masyarakat yang sudah lunas mengembalikan dana bergulir baru 18.000 saja.

Usman memaparkan jumlah pinjaman KSM diberikan plafon bantuan dana bergulir mulai dari Rp500.000 sampai maksimal dibatasi Rp2 juta. “Untuk mendapatkan dana ini KSM harus mengajukan proposal, nanti tim melihat kelayakan usahanya, baru dana digulirkan,” jelasnya. 



(sumber : Bisnis Indonesia )

Lalu, bagaimana  dengan Bengkulu ?

Penegasan Angka Kemiskinan Di Indonesia Oleh Presiden SBY

Pemberdayaan dan Penegasan Angka Kemiskinan Di Indonesia Oleh Presiden SBY. Kepada dunia internasional, Presiden SBY menegaskan bahwa kemiskinan di Indonesia tinggal 12,5 persen. SBY juga memaparkan visi dan misi Pemerintah Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan. 

Penegasan ini semakin mengukuhkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia selalu berubah dan tidak sama dengan sumber lainnya, sehingga menyebabkan kerancuan data.

"Ekonomi dunia telah tumbuh dari 34 triliun USD sampai lebih dari 64 triliun USD pada saat ini. Perdagangan internasional telah tumbuh tiga kali lipat menjadi 28 triliun USD. Banyak negara telah menyeberang melewati status penghasilan menengah, termasuk Indonesia. Dan bersama dengan ini kemiskinan seluruh dunia telah berkurang secara signifikan dari 1,9 miliar pada tahun 1990 menjadi 1,29 miliar tahun 2021. Di Indonesia pun, kemiskinan telah menurun dari 24 persen pada tahun 1998 menjadi 12,5 persen beberapa hari ini," kata Presiden SBY, seperti siaran pers Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang disampaikan pada 23/6/2012 yang lampau.

Hal ini disampaikan Presiden SBY dalam pertemuan PBB untuk pembangunan berkelanjutan atau dikenal juga dengan forum Rio+20 di Riocentro Convention Center, Rio De Janeiro. Pidato resmi SBY diberi judul “Moving Towards Sustainability: Together We Must Care The Future We Want"

SBY memaparkan bahwa upaya Indonesia mencapai tujuan pembangunan milenium pada tahun 2021 juga menghadapi tantangan. Telah ada beberapa kemajuan, tetapi juga beberapa tantangan dalam mencapai target.

"Sebagai contoh, kita membuat kemajuan pada angka kematian bayi dan ibu, kemiskinan, harapan hidup, tetapi kita belum mencapai target (Millennium Development Goal) MDG untuk peningkatan gizi bagi anak-anak, sanitasi. Meskipun begitu, saya tetap optimis bahwa kita dapat menjamin masa depan keberlanjutan,"papar SBY.

Kunci perjalanan Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan, menurut SBY, adalah teknologi dan inovasi. Dua hal ini yang telah membuat Indonesia berkembang pesat saat-saat ini.

"Saya yakin kuncinya adalah teknologi dan inovasi. Ketika Rio forum diselenggarakan 2 dekade yang lalu, kami tidak memiliki internet seperti sekarang kita tahu itu. Kami tidak memiliki ponsel, sosial media, nano-teknologi, GPS, komputer tablet. Namun, ini adalah hal-hal yang mengubah masyarakat kita hari ini, dan mendorong ekonomi baru,"ungkapnya.

SBY menekankan perlunya dunia mewaspadai pemanasan global. Juga kemungkinan krisis energi. Yang tentu saja harus dihadapi bersama-sama.

"Kita akan melihat mobil hibrida, energi pencahayaan efisien. Membersihkan teknologi batubara, panel surya. Meskipun mungkin mahal untuk saat ini, harga yang pasti untuk turun seperti telah kita lihat pada ponsel," terang SBY.

Indonesia, imbuh SBY, juta telah melakukan banyak kesepakatan global. Utamanya menyangkut pengurangan emisi. "Ini adalah mengapa Indonesia, tanpa menunggu kesepakatan global, di tengah-tengah kebuntuan pada tahun 2021 membuat keputusan penting untuk mengurangi emisi sebesar 26 persen pada tahun 2021, atau 41 persen dengan dukungan internasional," papar SBY.

Tekanan pertambahan penduduk yang luar biasa besar diyakini bisa menjadi masalah tersendiri. Hal ini juga harus diwaspadai bersama. SBY mengajak dunia internasional bersatupadu mencari solusi.

"Kami melihat tekanan pertumbuhan antara pertumbuhan penduduk dan sumber daya yang tersedia. Populasi dunia telah melewati batas 7 miliar dan menuju 9 miliar orang sebelum tahun 2050. Memang, kita telah melihat kasus yang mengkhawatirkan seluruh dunia di mana kompetisi berubah menjadi konflik,"ingatnya.

Kita juga perlu kolaborasi yang lebih besar, bukan konfrontasi. Kita semua memiliki tujuan yang sama. Di Indonesia, kita selalu bersedia untuk bermitra dengan semua stakeholder berdasarkan kepentingan umum: LSM, masyarakat sipil, kelompok kepentingan, bisnis, media, akademisi,"tandasnya. 



(sumber : detikNews : SBY Tegaskan Kemiskinan di Indonesia Tinggal 12,5 Persen )

Pemberdayaan Dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tidak Optimal

Pemberdayaan Dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tidak Optimal. Satu lagi permasalahan keakuratan data mengenai angka kemiskinan yang pasti di Indonesia muncul. Setelah sebelumnya data dari BPS, penegasan angka kemiskinan dari TNP2K dan penegasan persentasi kemiskinan oleh Presiden SBY, kini bertambah lagi penegasan angka kemiskinan sebesar 11,96 %.

Ketimpangan distribusi pendapatan penduduk yang semakin melebar menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak optimal menekan angka kemiskinan.

Ekonom Indef Enny Sri Hartati mengatakan distribusi PDB yang semakin timpang menunjukkan tingkat kemiskinan penduduk relatif Indonesia semakin tinggi.

Dia menjelaskan Koefisien Gini penduduk Indonesia naik dari 0,38 pada 2021 menjadi 0,41 pada 2012.

Koefisien tersebut menggambarkan bahwa 20% dari penduduk Indonesia menguasai 48% pendapatan domestik bruto, sedangkan mayoritas 80% menguasai 52% pendapatan domestik bruto.

“Data BPS hanya menunjukkan angka kemiskinan absolut, angka kemiskinan relatif menunjukkan ketimpangan semakin melebar,” kata Enny.

BPS menyatakan presentase penduduk miskin di Indonesia turun 0,53% pada Maret 2012 dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2012 tersurvei 29,13 juta orang (11,96%) atau lebih sedikit 0,89 juta orang dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 yang sebanyak 30,02 (12,49%) juta orang.



(sumber : detikNews : Pertumbuhan ekonomi tak optimal, angka kemiskinan hanya bisa ditekan 0,5% )

Usaha Kecil Melalui Dorongan PPMK

Usaha Kecil Melalui Dorongan PPMK diharapkan dapat menjadi konsentrasi peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Anang dari Tim Advisori PNPM. 


Beliau menyampaikan hal tersebut saat memberikan materi pembuka pada kegiatan Pelatihan Livelihood Fasilitator PNPM - Mandiri Perkotaan di Bappelkes tanggal 18 September 2012 yang lalu.

"Seluruh tim di jajaran pusat telah bekerja keras agar konsep livelihood melalui PPMK ini benar-benar dapat mengangkat derajat dan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan banyak aspek yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain", demikian diutarakan beliau setelah membuka acara kegiatan pelatihan tersebut sebelum memberikan materi.

Tujuan dan sasaran PPMK sendiri seperti yang telah dirangkum dalam buku pedoman pelaksanaan PPMK adalah warga miskin yang berwadahkan KSM-KSM yang ada di BKM kelurahan dampingan. KSM-KSM ini terdiri dari para calon penerima manfaat yang diusulkan pada tahap usulan dan verifikasi awal, di mana pengusulan tersebut berdasarkan hasil survey dan pendataan yang jelas dari BKM terhadap para pelaku usaha mikro produktif dan potensial. Artinya, program ini ditujukan kepada warga masyarakat yang memiliki usaha kecil dan potensial untuk dikembangkan, dan dikelompokkan menjadi kelompok KSM berdasarkan karakteristik usahanya yaitu usaha aneka usaha (terdiri dari pelaku usaha dengan produk yang beragam), usaha sejenis (pelaku usaha memiliki kesamaan dari segi bahan baku maupun produk), dan KUBE (kelompok usaha bersama yang mengelola aset yang sama).

"Cara membuat aspek proyek sejalan dengan aspek pemberdayaan sebenarnya terletak dari pemahaman terhadap substansi yang ada. Namun yang pasti, setelah sekian tahun program PNPM-Mandiri Perkotaan berjalan, konsep tridaya tidak bisa dilepaskan, termasuk dalam penyelenggaraan program PPMK ini. Hanya saja, tridaya pemberdayaan di PPMK memang benar-benar dikonsentrasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong tridaya tersebut menyokong usaha kecil potensial", demikian disampaikan oleh Bapak Anang. 

Oleh Team Leader Oversight Consultant (OC2) Bengkulu, Ir.Harmudya, program PPMK tidak bisa dijalankan hanya dengan memahami pedoman tanpa pembekalan. "Sangat dibutuhkan kreatifitas, keterampilan dan kecakapan pendamping masyarakat dalam hal ini fasilitator pemberdayaan di PNPM Mandiri Perkotaan dalam mengaplikasikan isi pedoman pada keadaan yang sebenarnya di lapangan. Maka untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan seperti kredit macet, setiap fasilitator harus dibekali pemahaman dan penguatan agar memiliki visi, misi dan karakter yang jelas mengenai kerangka dari PPMK ini. Tidak hanya fasilitator berbasis mikro (ekonomi), namun juga fasilitator lainnya di masing-masing tim yang wilayah dampingannya mendapatkan dana program ini", demikian arahannya dalam sesi kata sambutan pada acara pembukaan pelatihan tersebut."Cara meningkatkan semangat kerelawanan dengan mendorong inisiatif lembaga masyarakat yaitu BKM membutuhkan wadah dan referensi yang memadai, maka diperlukan sebuah pelatihan bagi fasilitator agar mampu mendampingi masyarakat sekaligus mengawal program ini. Ada tidaknya manfaat pelatihan dalam melakukan pendampingan ini tergantung kepada seberapa fokus tim fasilitator mengikuti kegiatan ini".

Sebagai informasi, program PPMK akan dilaksanakan di 596 Kelurahan di Indonesia, di mana 499 di antaranya direalisasikan pada tahun 2012 dan selebihnya 97 Kelurahan pada tahun 2021. Bengkulu akan diwakili oleh 15 Kelurahan di 3 Kabupaten/Kota, dengan besaran dana sebesar Rp 100.000.000,- per kelurahan dan terbagi atas 2 termin pencairan, yaitu 60% (tahap 1) dan 40%(tahap 2). Dana tersebut akan didistribusikan kepada anggota-anggota KSM yang memiliki usaha kecil dan potensial, yaitu maksimal Rp 5.000.000,- per anggota KSM dan atau maksimal Rp 30.000.000,- per KSM, di mana anggota KSM adalah 5 orang. PPMK akan dilakukan dengan konsep tridaya (ekonomi, sosial dan lingkungan) yang semuanya ditujukan kepada peningkatan usaha kecil. Artinya besaran dana tersebut tidak hanya difokuskan pada ekonomi bergulir, namun juga pelatihan keterampilan maupun sarana produktif yang menunjang berjalannya usaha tersebut. 

Berdasarkan pedoman terbaru PPMK, anggota KSM calon penerima PPMK adalah warga yang sebelumnya telah memiliki usaha kecil dan potensial dikembangkan, dan atau pernah terlibat sebagai anggota KSM dan mendapatkan pinjaman ekonomi bergulir oleh UPK di BKM Kelurahan yang bersangkutan, dengan perbandingan warga non miskin dan warga miskin minimal ada 1/3 dari anggota KSM yang diusulkan (paling tidak ada 3 orang warga miskin dan terlampir dalam lampiran data PS2 PJM Pronangkis). Selain itu, bagi KSM yang seluruh anggotanya adalah warga miskin yang baru akan memulai usaha, maka dipertimbangkan untuk memperoleh hibah alat produksi dari dana yang disalurkan, atau direkomendasikan untuk mendapatkan dana bantuan usaha tersebut melalui BLM reguler. 

Untuk merealisasikan program ini secara terstruktur, maka setiap jenjang atau fase pelaksanaan kegiatan akan dilakukan evaluasi dan monitoring (monev) oleh tim koordinasi yang lebih tinggi (Kota dan Propinsi), sehingga diharapkan prosesnya berlangsung tepat waktu dan tepat sasaran. Harapan dari kegiatan ini adalah dengan terserapnya dana secara maksimal dan tepat sasaran, maka akan memunculkan lebih banyak KSM-KSM produktif lainnya untuk dapat melakukan hal yang sama, sehingga pada akhirnya usaha yang mereka jalani benar-benar memberikan penghidupan yang layak dan memadai.

Manfaat Pelatihan dan Pengembangan Dalam Berwirausaha

Halo sobat Media Info, kamu sudah pernah belum ikut Bimtek dan Diklat ? Kalau belum, kali ini kami akan memberi banyak informasi mengenai pentingnya mengikuti pelatihan dan pengembangan seperti training, re-training, maupun Bimtek/Diklat.

Pelatihan adalah salah satu proses untuk membekali diri dari berbagai dinamika khususnya dalam dunia pekerjaan/profesi. Apalagi persaingan kerja sekarang sangat tinggi seiring tuntutan publik akan layanan yang berkualitas yang juga sangat tinggi sehingga hanya orang-orang yang punya kapasitas dan berkompetenlah yang siap menghadapinya. Faktanya, SDM Indonesia masih tergolong rendah kualitasnya.

Kompetensi dan profesionalisme menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan ASN dan pemerintah dalam mengemban tugas melayani masyarakat. Terlebih lagi salah satu indikator daerah maju dan negara maju adalah memiliki aparatur pemerintah dan tenaga kerja yang berkualitas, siap pakai dan kompetitif. Itu sebabnya mengapa pegawai negara memerlukan pelatihan.

Tujuan Dan Manfaat Pelatihan Dalam Kewirausahaan

Tujuan pelatihan sebenarnya adalah menjawab permasalahan yang dihadapi oleh individu atau sekelompok orang dalam memperoleh dan meningkatkan kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan.

Tujuan pelatihan adalah memodifikasi perilaku, mindset, kepribadian, serta cara kerja seorang karyawan/staf agar lebih mandiri dan berkompeten untuk menjawab sejumlah masalah. Beberapa contoh pelatihan misalnya training, retraining, dan team training. Khususnya bagi yang berprofesi di bidang pemerintahan (ASN atau Pegawai Negeri Sipil) biasanya jenis pelatihannya lebih terfokus pada permasalahan sesuai bidangnya. Pelatihan untuk para ASN lebih umum digelar dengan istilah Bimtek dan Diklat.

Baca Juga : Kursus Internet Marketing Dumet School

Macam Jenis Pelatihan dan Pengembangan

Jenis dan tujuan pelatihan sangat beragam tergantung penyelenggaraannya. Dalam dunia perusahana atau organisasi, kegiatan training sangat penting untuk diikuti. Beberapa contoh jenis pelatihan untuk meningkatkan kapasitas karyawan yaitu :

• Training
• Re-training (Pelatihan Ulang)
• Cross Functional Training (Pelatihan Lintas Bidang)
• Team Training (Pelatihan Tim/Kelompok)
• Creativity Training (Pelatihan Kreatifitas)

Tujuan Pelatihan dan Pengembangan Bagi Karyawan Dan Perusahaan

Menurut Wikipedia, ada sejumlah tujuan dan manfaat pelatihan. Menurut Cut Zurnali, manfaat pelatihan yaitu antara lain :

• Membantu para karyawan yang mempunyai keahlian untuk bekerja dengan teknologi baru,
• Meningkatkan pengetahuan para karyawan atas budaya dan para pesaing luar,
• Memastikan bahwa budaya perusahaan menekankan pada inovasi, kreativitas dan pembelajaran,
• Membantu para karyawan untuk memahami bagaimana bekerja secara efektif dalam tim untuk menghasilkan jasa dan produk yang berkualitas,
• Menjamin keselamatan dengan memberikan cara-cara baru bagi para karyawan untuk memberikan kontribusi bagi perusahaan pada saat pekerjaan dan kepentingan mereka berubah atau pada saat keahlian mereka menjadi absolut,
• Mempersiapkan para karyawan untuk dapat menerima dan bekerja secara lebih efektif satu sama lainnya, terutama dengan kaum minoritas dan para wanita.

Nah, itulah sejumlah tujuan dan manfaat dari Pelatihan dan Pengembangan. Khususnya buat kamu yang terjun di bidang kepemerintahan, Bimtek dan Diklat adalah jenis lain dari Pelatihan dan Pengembangan yang sangat penting diikuti. 

Pelatihan Bimtek yang penting untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme staf pemerintahan antara lain yaitu :

• Bimtek Keuangan
• Bimtek Kearsipan
• Bimtek Kepegawaian
• Bimtek Penanaman Modal
• Bimtek DPRD
• Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa
• dan banyak lagi jenis Diklat lainnya yang seharusnya bisa diikuti ASN dari berbagai latar belakang bidang. 

Salah satu tempat yang mumpuni untuk mengikuti Bimtek adalah Pusdiklat Pemendagri. Pusdiklat Pemendagri sendiri merupakan salah satu lembaga pendidikan dan pelatihan resmi yang menyelanggarakan berbagai pelatihan Bimtek dan Diklat dan terbuka untuk semua kalangan dari berbagai daerah serta memberikan info Bimtek Pusdiklat Pemendagri Terlengkap.

Karena peminatnya banyak serta jadwalnya terbatas, maka kamu harus senantiasa rajin mengupdate Info Bimtek Pusdiklat Pemendagri supaya tidak ketinggalan. Info Bimtek yang mesti diakses adalah Jadwal Bimtek, Lokasi Bimtek, serta Materi Diklat. Ayo, tunggu apa lagi yuk ikutan pelatihan dan Bimtek.

Membuat Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Filosofi

Apa Sebenarnya Pemberdayaan Itu ? Lalu, bagaimana cara untuk membuat pemberdayaan masyarakat sebagai fasilitasi sosial dengan filosofi yang ada di dalamnya ?


Sering kali kita mendengar istilah pemberdayaan, di mana saat ini istilah tersebut sedang diwujudkan dalam bentuk program ataupun kegiatan baik yang dilakukan secara institusional oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga non pemerintah dengan objek sasaran adalah manusia/masyarakat, dan merupakan  elemen penting dalam proses pembangunan dan penyadaran pembangunan tersebut terhadap kesadaran dan keberdayaan masyarakat dan sebaliknya, dengan tujuan akhir mengangkat derajat manusia/masyarakat itu dari status dan keberadaan tertentu.

Pemahaman Pemberdayaan

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, artinya belum ada definisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Namun demikian, bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat. 

Menurut Robinson (1994), pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. 

Menurut  Ife (1995), pemberdayaan mengacu pada kata “empowerment,” yang berarti memberi daya, memberi ”power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.  

Menurut Payne (1997), pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Proses Pemberdayaan

Menurut Pranarka & Vidhyandika (1996), proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.

Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungansekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apayang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”.

Menurut Sumardjo (1999),  ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:  

1. Mampu memahami diri dan potensinya,mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
3. Memiliki kekuatan untuk berunding
4. Emiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan 
5. Bertanggungjawab atas tindakannya.

Menurut Slamet (2003), yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi,berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengansituasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab.

Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan masyarakat

Menurut Jamasy (2004), konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Menurut Sulistiyani (2004), tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki dan memberikan manfaat..

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

 sumber/link : sarjanaku.com

Warga Miskin dan Potensi Tidak Tepat Sasaran Dana Bantuan

Warga Miskin dan Potensi Tidak Tepat Sasaran Dana Bantuan. Warga miskin dan kemiskinan masih merupakan fenomena sosial di Indonesia dan seharusnya menjadi prioritas utama penanganan masalah di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai media info statistik pemerintah mencatat puluhan juta penduduk Indonesia masih tergolong miskin. Jumlahnya mencapai 29,89 juta jiwa per September 2021 atau setara 12,36 persen dari total penduduk Indonesia (release data per Januari 2012).Rinciannya, jumlah penduduk sangat miskin pada periode itu sebanyak 10,09 juta jiwa atau 4,17 persen. Sedangkan penduduk miskin 19,79 juta jiwa, atau 8,19 persen dari total jumlah penduduk. Data BPS juga menyebutkan jumlah penduduk hampir miskin mencapai 27,82 juta jiwa atau 11,5 persen.

Meski relatif turun dibanding Maret 2021 sekitar 30,02 juta jiwa, pemerintah sepertinya tak cukup puas dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dana sekitar Rp99 triliun untuk program itupun pun digelontorkan selama 2012. Dana itu berasal dari gabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta swasta.Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, beberapa waktu yang lalu pernah mengatakan, program perlindungan sosial pengentasan kemiskinan itu terdiri atas beberapa kluster. 

Pertama, adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dananya sekitar Rp69 triliun.
Kedua, adalah yang terkait Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.  

Ketiga, adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan dana yang ditargetkan sekitar Rp30 triliun. Tahun lalu, KUR ditargetkan Rp11 triliun, namun realisasinya mencapai Rp26 triliun.
Keempat, adalah kluster yang berkaitan dengan program intervensi berkaitan dengan penyediaan listrik murah dan air untuk nelayan serta masyarakat miskin kota.

Potensi Tidak Tepat Sasaran Bantuan

Puluhan triliun dana telah disiapkan, karena menurut BPS kemiskinan di Indonesia telah mencapai tahap kronis dan sulit dihilangkan. Namun, pada pelaksanaannya, BPS menyatakan masih banyak kendala untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air. Rendahnya kapasitas penduduk dan tidak meratanya program bantuan pemerintah menjadi kendala.Salah satu faktor penghambat adalah banyaknya penduduk sangat miskin yang tinggal di daerah terpencil. Faktor lain adalah keterbatasan kapasitas individu.Sebagai contoh, warga miskin yang kurang memiliki kapasitas, tinggal di daerah terpencil dan jauh dari jangkauan pemerintah menyebabkan pada saat pembagian beras rakyat miskin kadang tidak kebagian. Hal ini menimbulkan asumsi penurunan satu persen tiap tahun menjadi berat. 

BPS menyatakan bahwa program bantuan pemerintah di daerah kerap tidak tepat sasaran meskipun telah mempunyai data penduduk sangat miskin tersebut. Program bantuan yang paling tepat untuk penduduk miskin kronis itu adalah bantuan bahan makanan pokok. Bantuan berupa Kredit Usaha Rakyat dan infrastruktur pertanian tidak terlalu banyak berpengaruh. Menurut BPS, konsep pemberdayaan masyarakat kurang tepat jika diterapkan bagi mereka. Sebagai contoh, bila diberikan traktor, KUR, mereka tidak akan mampu. Mereka mungkin tidak akan bisa mengembangkan usahanya, karena kapasitasnya rendah. Pengentasan kemiskinan yang mencapai 0,13 persen selama sembilan bulan 2021, tergolong rendah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pengentasan kemiskinan ditargetkan satu persen selama satu tahun.

Bahkan, terkait program pengentasan kemiskinan itu, bantuan asing juga berdatangan. Pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan ke Indonesia senilai US$600 juta atau sekitar Rp5,4 triliun. Bantuan itu dikucurkan guna  merancang program mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.Bantuan itu diserahkan langsung Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton kepada Menteri Keuangan Indonesia Agus Martowardojo, November lalu. Hillary Clinton dalam keterangan resminya menyatakan bantuan itu adalah bantuan terbesar pernah diberikan AS, dimana program ini untuk mengurangi kemiskinan dan merupakan salah satu cara meningkatkan ekonomi. 

Bantuan yang merupakan bagian program Millenium Challenge Corporation (MCC) itu ada tiga turunan untuk pengembangan proyek pengentasan kemiskinan. 

Pertama, proyek kesejahteraan hijau. Program ini difokuskan disebabkan karena mayoritas masyarakat miskin Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang kaya sumber daya alam. Namun, ekstraksi yang berlebihan dan pengelolaan yang tidak memadai dari sumber daya alam tersebut mengancam kemampuan Indonesia dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Dana yang dipakai untuk proyek ini sebesar US$332,5 juta.

Kedua, proyek kesehatan dan gizi berbasis masyarakat untuk mengurangi gangguan pertumbuhan. Proyek ini dicanangkan karena saat ini lebih dari sepertiga balita di Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan, yang diukur dari berat badan ideal sesuai usia.Akibatnya, angka kematian ibu dan bayi sangat tinggi, berkurangnya kecerdasan anak, anak rentan infeksi penyakit kekurangan fisik saat dewasa, dan bermuara pada kerugian ekonomi. Untuk proyek ini digelontorkan dana US$131,5 juta.

Ketiga, proyek modernisasi pengadaan. Proyek ini bertujuan membuat pengadaan publik (barang dan jasa) yang efisien dan efektif untuk tata pemerintahan yang baik. Sebab, sistem pengadaan di Indonesia sangat rentan penipuan, penyalahgunaan, serta dapat mengakibatkan kerugian dana yang signifikan serta berkurangnya kualitas barang, pekerjaan dan pelayanan publik. Apalagi, sebuah studi terbaru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2021 menyebut sekitar US$15 miliar berpotensi disalahgunakan karena praktik korupsi dan sistem pengadaan yang tidak kompeten. Proyek modernisasi pengadaan ini digelontor senilai US$50 juta.

Selanjutnya, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) juga memberikan tambahan bantuan sebesar US$200 juta setara Rp1,8 triliun. Bantuan untuk Indonesia itu guna membantu pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di sejumlah daerah.Perjanjian pinjaman selama 15 tahun itu adalah tahap kedua dari program reformasi tata kelola dan keuangan pemerintah daerah. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dari pemerintah daerah seiring upaya desentralisasi pemerintah. 

Senior Public Management Specialist ADB, Juan Luis Gomez, dalam keterangan tertulis pada Oktober tahun  lalu, sejak 2021, pemerintah pusat telah melimpahkan fungsi pengaturan belanja dan pendapatan ke pemerintah daerah yang kini bertanggung jawab dalam pemenuhan pelayanan mendasar bagi masyarakat Program penguatan tata kelola pemerintah daerah diharapkan bisa membuat penggunaan dana akan lebih efektif. Selain itu, penyediaan layanan yang lebih efisien diharapkan mampu meningkatkan standar hidup masyarakat serta mengurangi kemiskinan.Pada program tahap kedua itu, sedikitnya akan ada enam program yang dijalankan. Termasuk di dalamnya, penguatan tata kelola keuangan pemerintah daerah, memperbaiki administrasi pelayanan masyarakat, serta penciptaan pendapatan daerah.

Pengelolaan dana puluhan triliun untuk program pengentasan kemiskinan memang tidak mudah. Pemerintah harus mencari cara yang efektif agar dana tersebut tepat sasaran. Lalu bagaimana solusinya? Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat program pengentasan kemiskinan itu, dan ini juga banyak ditentukan oleh leadership dan inisiatif daerah. Peran aktif yang dimaksud adalah pembuatan kebijakan pro rakyat, bekerja sama dengan akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Mereka akan mencari dan mengimplementasikan solusi pengentasan kemiskinan, misalnya program pro poor planning and budgeting.

Kementerian PPN mencatat beberapa daerah yang sukses melaksanakan pengentasan kemiskinan di atas rata-rata nasional 5,26 persen. Daerah tersebut antara lain Gorontalo 10,38 persen dan Maluku 10,03 persen.

Selain itu, Wakil Presiden Boediono pernah mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan cara untuk meningkatkan pendapatan, pendidikan, ataupun kesehatan.

Pemerintahan SBY (Soesilo Bambang Yudhoyono)-Boediono menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 8-10 persen pada 2021. Boediono mengakui, upaya pengentasan kemiskinan tidak semudah yang diperkirakan.

Alasannya, banyak faktor yang tidak bisa dikendalikan dalam upaya mengurangi jumlah masyarakat miskin. Selama ini, pemerintah membuat program pengentasan kemiskinan berdasarkan empat kluster.

Empat kluster itu adalah rumah tangga dan individu, pemberdayaan masyarakat, usaha mikro, dan analisis spasial. Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM itu juga menambahkan, program pengentasan kemiskinan itu diharapkan bisa terasa manfaatnya dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

sumber : vivanews

Manfaat Pemberdayaan dan Peranannya Dalam Pembangunan

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses membangun manusia atau sekelompok orang dengan cara pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.

Manfaat pemberdayaan dan peranannya dalam pembangunan masyarakat baik di kota maupun di desa dewasa ini semakin terasa. Hal ini bisa terlihat melalui sejumlah program pemberdayaan yang ada di masyarakat saat ini, dan sinkronisasi di dalamnya merupakan sebuah tatanan yang bisa dianggap paling mendekati dalam konteks pembangunan masyarakat yang memanusiakan manusia.

Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.  

Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. Disini masyarakat dapat membentuk panitia kerja, melakukan pembagian tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan, dan lain-lain.

Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah.

Sikap hidup yang perlu diubah tentunya sikap hidup yang merugikan atau menghambat peningkatan kesejahteraan hidup. Merubah sikap bukan pekerjaan mudah. Mengapa ? karena masyarakat sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sudah melakukan hal itu. Untuk itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan perubahan sikap.  

Masyarakat memiliki pemikiran dan pola pikir masing-masing, berbeda tiap orang dan tiap lapisannya. Terkadang secara sadar maupun tidak sadar, masyarakat sering melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain, dan ini tentunya harus dipahami oleh para pendamping masyarakat. Oleh karena itu perlu diperhatikan secara bijaksana cara-cara penyadaran masyarakat.  Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan banyak informasi dengan menggunakan berbagai media, seperti buku-buku bacaan, mengajak untuk melihat tempat lain, menyetel film penerangan, dan masih banya cara lain.

Pada pengorganisasian masyarakat, kuncinya adalah menempatkan masyarakat sebagai pelakunya. Untuk itu masyarakat perlu diajak mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan dan pelestarian. Ini merupakan pemberdayaan masyarakat melalui strategi pendampingan secara konseptual.

Pelibatan masyarakat sejak awal kegiatan memungkinkan masyarakat memiliki kesempatan belajar lebih banyak. Pada awal-awal kegiatan mungkin “Pendamping” sebagai pendamping akan lebih banyak memberikan informasi atau penjelasan bahkan memberikan contoh langsung. Pada tahap ini masyarakat lebih banyak belajar namun pada tahap-tahap berikutnya “Pendamping” harus mulai memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba melakukan sendiri hingga mampu atau bisa. Jika hal ini terjadi maka dikemudian hari pada saat “Pendamping” meninggalkan masyarakat tersebut, masyarakat sudah mampu untuk melakukannya sendiri atau mandiri. Hal ini sangat berhubungan antara pemberdayaan masyarakat dan indeks pembangunan manusia.

Prinsip dasar pemberdayaan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri:

a.   Penyadaran

Untuk dapat maju atau melakukan sesuatu, orang harus dibangunkan dari tidurnya. Demikian masyarakat juga harus dibangunkan dari “tidur” keterbelakangannya, dari kehidupannya sehari-hari yang tidak memikirkan masa depannya. Orang yang pikirannya tertidur merasa tidak mempunyai masalah, karena mereka tidak memiliki aspirasi dan tujuan-tujuan yang harus diperjuangkan.

Penyadaran berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan menjadi sadar bahwa mereka mempunyai tujuan-tujuan dan masalah-masalah. Masyarakat yang sadar juga mulai menemukan peluang-peluang dan memanfaatkannya, menemukan sumberdaya-sumberdaya yang ada ditempat itu yang barangkali sampai saat ini tak pernah dipikirkan orang.

Masyarakat yang sadar menjadi semakin tajam dalam mengetahui apa yang sedang terjadi baik di dalam maupun diluar masyarakatnya. Masyarakat menjadi mampu merumuskan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasinya.

b.   Pelatihan

Adakah manfaat pelatihan sebagai cara meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat ? Pertanyaan ini sangat krusial karena mengingat peranan pendampingan terhadap masyarakat itu sendiri. Pendidikan di sini bukan hanya belajar membaca,menulis dan berhitung, tetapi juga meningkatkan ketrampilan-ketrampilan bertani, kerumahtanggaan, industri dan cara menggunakan pupuk. Juga belajar dari sumber-sumber yang dapat diperoleh untuk mengetahui bagaimana memakai jasa bank, bagaimana membuka rekening dan memperoleh pinjaman. Belajar tidak hanya dapat dilakukan melalui sekolah, tapi juga melalui  pertemuan-pertemuan informal dan diskusi-diskusi kelompok tempat mereka membicarakan masalah-masalah mereka.

Melalui pendidikan, kesadaran masyarakat akan terus berkembang. Perlu ditekankan bahwa setiap orang dalam masyarakat harus mendapatkan pendidikan, termasuk orangtua dan kaum wanita. Ide besar yang terkandung dibalik pendidikan kaum miskin adalah bahwa pengetahuan menganggarkan kekuatan.

c.   Pengorganisasian

Agar menjadi kuat dan dapat menentukan nasibnya sendiri, suatu masyarakat tidak cukup hanya disadarkan dan dilatih ketrampilan, tapi juga harus diorganisir.

Organisasi berarti bahwa segala hal dikerjakan dengan cara yang teratur, ada pembagian tugas diantara individu-individu yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas masing-masing dan ada kepemimpinan yang tidak hanya terdiri dari beberapa gelintir orang tapi kepemimpinan diberbagai tingkatan.

Tugas-tugas harus dibagikan pada berbagai kelompok, termasuk kaum muda, kaum wanita, dan orangtua. Pembukuan yang sehat juga sangat penting. Semua orang harus mengetahui penggunaan uang dan berapa sisanya. Pembukuan harus dikontrol secara rutin misalnya setiap bulan untuk menghindari adanya penyelewengan.

d.   Pengembangan kekuatan

Kekuasaan berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Bila dalam suatu masyarakat tidak ada penyadaran, latihan atau organisasi, orang-orangnya akan merasa tak berdaya dan tak berkekuatan. Mereka berkata “kami tidak bisa, kami tidak punya kekuatan”.

e.   Membangun Dinamika

Dinamika masyarakat berarti bahwa masyarakat itu sendiri yang memutuskan dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan rencana yang sudah digariskan dan diputuskan sendiri. Dalam konteks ini keputusan-keputusan sedapat mungkin harus diambil di dalam masyarakat sendiri, bukan diluar masyarakat tersebut.

Lebih jauh lagi, keputusan-keputusan harus diambil dari dalam masyarakat sendiri. Semakin berkurangnya kontrol dari masyarakat terhadap keputusan-keputusan itu, semakin besarlah bahaya bahwa orang-orang tidak mengetahui keputusan-keputusan tersebut atau bahkan keputusan-keputusan itu keliru. Hal prinsip bahwa keputusan harus diambil sedekat mungkin dengan tempat pelaksanaan atau sasaran.

Secara garis besar pendamping masyarakat memiliki 3 peran yaitu: pembimbing, enabler, dan ahli.

Sebagai pembimbing, pendamping memiliki tugas utama yaitu membantu masyarakat untuk memutuskan/menetapkan tindakan. Disini pendamping perlu memberikan banyak informasi kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat memilih dan menetapkan tindakan yang dapat menyelesaikan masalah mereka.

Sebagai enabler, dengan kemampuan fasilitasinya pendamping mendorong masyarakat untuk mengenali masalah atau kebutuhannya berikut potensinya. Mendorong masyarakat untuk mengenali kondisinya, menjadi begitu penting karena hal ini adalah langkah awal untuk memulai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan masyarakat. Ketrampilan fasilitasi dan komunikasi sangat dibutuhkan untuk menjalankan peran ini.

Sebagai ahli, pendamping dengan ketrampilan khusus yang diperoleh dari lingkup pendidikannya atau dari pengalamannya dapat memberikan keterangan-keterangan teknis yang dibutuhkan oleh masyarakat saat mereka melaksanakan kegiatannya.

Keterangan-keterangan yang diberikan oleh pendamping bukan bersifat mendikte masyarakat melainkan berupa penyampaian fakta-fakta saja. Biarkan masyarakat yang memutuskan tindakan yang akan diambil. Untuk itu pendamping perlu memberikan banyak fakta atau contoh-contoh agar masyarakat lebih mudah untuk mengambil sikap atau keputusan dengan benar.

Pendamping dalam ruang lingkup pemberdayaan  masyarakat perlu menyadari, bahwa peran utamanya melakukan pembelajaran kepada masyarakat.

Berdasarkan peran pendamping sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi persyaratan pendamping adalah sebagai berikut :

Mampu membangun kepercayaan bersama masyarakat.

1. Mampu mengenali potensi masyarakat
2. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat.
3. Profesional dalam pendekatan kepada masy.
4. Memahami kondisi masyarakat.
5. Punya ketrampilan dasar untuk peningkatan kesejahteraan masy.
6. Mengetahui keterbatasan diri sehingga tahu :

• Kapan meminta nasehat
• Dimana mendapatkan nasehat tenaga ahli
• Siapa yang harus didekati
• Ruang lingkup tugas dari berbagai dinas
• Sumber-sumber bantuan tambahan.

(referensi : Pemerintah Kabupaten Grobogan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa)

Meningkatkan Kemanfaatan Tepat Sasaran Pada Usaha Kecil

Meningkatkan kemanfaatan tepat sasaran pada usaha kecil dan usaha perorangan merupakan hal yang harus dipertimbangkan terutama dalam hubungannya dengan tujuan pemberdayaan dan output dari pemberdayaan tersebut.

Pada konteks pemberdayaan menurut Pedoman Umum PNPM, disebutkan bahwa tujuan umum pemberdayaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

Secara khusus, tujuan tersebut yaitu masyarakat di kelurahan peserta program menikmati perbaikan sosial, ekonomi dan tatakepemerintahan lokal. Ini berarti bahwa seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan di lingkup PNPM, dan berlaku juga secara umum di luar konteks PNPM, pada akhirnya menuju kepada peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat secara mandiri melalui perbaikan sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat itu sendiri.

Hal ini menjadi acuan yang mendasari kegiatan-kegiatan pemberdayaan oleh LKM Pekan Sabtu baik dari stimulan BLM APBN maupun APBD (DDUB). Di tahun 2012 ini sejumlah kegiatan mulai diarahkan kepada sasaran individu warga miskin. Kegiatan-kegiatan fisik memang masih dilaksanakan di beberapa titik, namun kegiatan dalam rangka peningkatan ekonomi seperti pembuatan maupun pengadaaan sarana usaha telah pula berjalan. Dan penerima manfaat dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah warga kurang mampu ataupun warga yang memiliki usaha kecil yang masuk dalam data warga PS2.

Apalagi PNPM telah menelurkan dan juga sedang menjalankan sebuah program yang mendorong ke arah peningkatan usaha kecil, yaitu PPMK (Peningkatan Penghasilan Masyarakat berbasis Komunitas). Tentu saja hal yang menggembirakan bagi masyarakat pelaku usaha kecil secara umum, karena dengan adanya program ini dapat membantu memotivasi sekaligus mendorong pengembangan usaha mereka. Memang LKM Pekan Sabtu yang sebelumnya diusulkan untuk program ini tidak lolos dalam seleksi penerima PPMK, namun meskipun begitu tidak menutup peluang bagi program-program lain yang sejenis untuk dapat melakukan kerja sama mitra dengan mereka.

Selain usaha kecil dan kelompok pelaku UKM, hal lain yang menjadi sorotan adalah penerima manfaat usaha keterampilan. Sebagai contoh adalah Nopiyanto, 35 tahun warga RT 13 Kelurahan Pekan Sabtu. Nopiyanto adalah seorang tukang temporer (tergantung ada kegiatan proyek fisik atau tidak), namun karena beliau memiliki keterampilan dalam hal pembuatan profil berbahan kayu untuk bangunan, beliau tidak tergantung kepada proyek-proyek pengerjaan tertentu. 

Nopiyanto adalah seorang anggota KSM yang paling aktif bila ada kegiatan fisik dengan sumber dana BLM APBN di LKM Pekan Sabtu. Beliau turut terlibat secara langsung dalam pengerjaan Puskeskel Kelurahan Pekan Sabtu, dan banyak lagi kegiatan fisik lainnya. Hanya saja, meskipun beliau punya keterampilan pertukangan, namun beliau belum memiliki fasilitas dan sarana kerja yang mendukung pekerjaannya. 

Istrinya, Sarmiliati, adalah seorang ibu rumah tangga, dan di sekitar lingkungan RT 13 beliau adalah seorang pelaku usaha kecil pembuat kue bersama beberapa orang di lingkungan tersebut. Namun karena keterbatasan modal maupun pasar, kue-kue hasil buatannya hanya dibuat berdasarkan pesanan dan waktu-waktu tertentu saja, sehingga perputaran uang dan penghasilan terkesan stagnan hanya cukup untuk makan dan keperluan keluarga bersama kedua anak perempuan mereka saja. 

Tentu saja Nopiyanto punya cita-cita, dan tetap menanamkan optimisme hidup, bahwa segala sesuatunya pasti memiliki hikmah. Beliau tetap mendorong usaha kue kecil-kecilan yang dilakukan istrinya, karena manfaatnya bukan hanya soal keuntungan material, namun juga pengalaman dalam menciptakan dan berkarya, terlebih beliau dan ibu-ibu di RT tersebut membuat kue secara berkelompok. 

Pada kegiatan BLM II 2012 ini, beliau mendapatkan bantuan alat-alat pertukangan dari LKM Pekan Sabtu bersama dengan Bpk. Bayu yang juga seorang tukang. Setengah dari harapan beliau telah tercapai, dan tantangan berikutnya yaitu bagaimana cara meningkatkan dan mengembangkan usahanya dengan apa potensi yang dimiliki berikut sarana pendukungnya. 

Masih banyak warga lain seperti Nopiyanto, tidak hanya di Kelurahan Pekan Sabtu. Adalah tugas kita bersama untuk mendorong mereka agar tetap optimis dalam mengembangkan usaha mereka, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

(Artikel merupakan best pratice TF03 Edisi Oktober)

Sping Bleu Juara Cerdas Cermat Antar BKM Propinsi Bengkulu 2021

Akhirnya BKM Sping Bleu Juara Cerdas Cermat Antar BKM Propinsi Bengkulu. BKM dari Kelurahan Talang Ulu Kabupaten Rejang Lebong ini mengalahkan 3 finalis lain dengan dramatis.

Lomba Cerdas Cermat Antar BKM se-Propinsi Bengkulu telah berakhir dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 November lalu. Serunya pertandingan dihiasi dengan suasana tegang dan momen-momen lucu campur aduk.

Meskipun peserta pendaftar hanya 43 BKM Kelurahan se-Propinsi Bengkulu, serunya pertandingan tetap terlihat. Ya, beberapa kelurahan unggulan memang tidak mendaftar dan ada pula yang mundur karena berbagai halangan. 43 BKM tersebut adalah 41 Kelurahan dari Kota Bengkulu, dan 3 dari Kelurahan Kabupaten Rejang Lebong, Peserta dari Bengkulu Selatan tidak mendaftar karena sedang terlibat dalam event pameran MTQ di Manna.

Dengan format pertandingan sistem gugur untuk mencari 8 semifinalis dan mengerucutkan 4 finalis, BKM Sping Bleu menjuarai lomba yang baru pertama kali diadakan seluruh PNPM-Mandiri Perkotaan se-Indonesia. 

Suasana Final LCC BKM Se-Propinsi Bengkulu 2021

BKM Sping Bleu merupakan salah satu BKM unggulan. Pada saat penyisihan sistem gugur, BKM ini melaju mulus ke semifinal. Namun pada saat semifinal, BKM Sping Bleu harus kalah dari BKM Gedang Bersatu Kelurahan Jalan Gedang Kota Bengkulu, yang juga unggulan. Kekalahan di semifinal berlangsung tegang dan dramatis karena perolehan angka sangat tipis dengan BKM Gedang Bersatu pada saat pertanyaan rebutan ke-9, yaitu 625 berbanding 675. Namun BKM Gedang Bersatu yang dimotori oleh Mardan Siregar berhasil merebut pertanyan ke-10 dengan tepat, sehingga skor menjadi 775 berbanding 625. 

Kelurahan Jalan Gedang lolos otomatis ke final untuk bertemu dengan BKM Kelurahan Pengantungan dan Kelurahan Kebun Kenanga. Akhirnya BKM Sping Bleu memastikan lolos ke final setelah menang saat perolehan angkanya diadu dengan BKM Kelurahan Sumur Dewa, salah satu unggulan lain yang pada saat semifinal dikalahkan oleh BKM Kelurahan Pengantungan dengan perolehan nilai 400. Diadunya nilai BKM Sping Bleu adalah untuk menentukan satu finalis dari jalur semifinalis dengan perolehan angka terbaik untuk mengisi formasi 4 finalis yang telah diisi otomatis oleh 3 finalis.

Jalannya Pertandingan

4 Kelurahan yang lolos ke final adalah BKM Kelurahan Jalan Gedang, Kebun Kenanga, Pengantungan dan Sping Bleu. Yang mengejutkan adalah lolosnya BKM Kelurahan Pengantungan ke final. BKM ini bisa dikatakan bukan tim unggulan bila dibandingkan dengan Kelurahan Timur Indah yang mereka kalahkan di babak penyisihan sistem gugur, dan BKM Kelurahan Sumur Dewa yang mereka kalahkan di semifinal. 

Pada pertandingan final yang dihadiri oleh Ir. Ishadi Rusli yang mewakili Kadis PU Propinsi, Adjitomo selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Syariah Bengkulu, Faizal Rozi ST., S.Sos, M.Si selaku PPK yang juga mewakili Satker PBL Propinsi Bengkulu, serta Bapak Dediyanto,S.Pt, former Koordinator Kota (Korkot) PNPM-Mandiri Perkotaan, ke-4 kelurahan tampil penuh hati-hati, dan terkesan tegang.

Ketegangan itu mempengaruhi penampilan mereka, sehingga banyak soal pertanyaan yang diajukan tidak terjawab maksimal. Bahkan beberapa kali para peserta menjawab soal dengan ragu-ragu dan melakukan blunder, sehingga nilai yang seharusnya bisa diperoleh harus diraih oleh tim lain. 

Namun pada saat pertanyaan rebutan, dominasi BKM Jalan Gedang dan BKM Sping Bleu Talang Ulu Curup terlihat begitu dominan, sehingga perolehan nilai keduanya beda tipis pada saat soal ke-10 babak rebutan selesai, yaitu 625 untuk Sping Bleu dan 525 untuk Jalan Gedang.  

Pertanyaan Kehormatan

Pertanyaan kehormatan disetting sebagai pertanyaan penutup atau bisa juga disebut sebagai pertanyaan emas. 2 Pertanyaan Kehormatan untuk nilai rebutan dan 1 Pertanyaan Kehormatan non skor diajukan oleh Bapak Adjitomo dan Bapak Ir. Ishadi Rusli. Pertanyaan kehormatan 1 dari Bank Mandiri Syariah tidak dapat dijawab oleh peserta. Namun pada saat Pertanyaan Kehormatan dari perwakilan Kadis PU, BKM Jalan Gedang mampu merebut pertanyaan dengan jawaban sempurna, sehingga skor imbang antara BKM Jalan Gedang dan BKM Sping Bleu. 

Oleh dewan juri yang digawangi oleh Wigih Anggono, S.Hut selaku Tenaga Ahli Pelatihan, Ir. Said, Tenaga Ahli Infrastruktur, dan Fraternesi, Tenaga Ahli MK (ketiganya merupakan Tenaga Ahli dari Oversight Consultant Propinsi Bengkulu), akan digelar pertanyaan rebutan antara BKM Jalan Gedang dan BKM Sping Bleu. Pada sesi ini BKM Sping Bleu Talan Ulu akhirnya mampu merebut soal sekaligus menjadi juara pada kejuaraan ini.

Juara kedua jatuh pada BKM Kelurahan Jalan Gedang, diikuti oleh juara ketiga yaitu dari Kebun Kenanga, dan Juara Harapan I adalah BKM dari Kelurahan Pengantungan.

Motor Ketegangan : Tim Pembuat Soal

Secara keseluruhan, berjalannya lomba tidak terlepas dari peran Tim Pembuat Soal. Tim yang terdiri dari 3 orang ini, yaitu Kartini Rasyid selaku Tenaga Ahli Sosialisasi dan Herman Fitriansyah, SE selaku Tenaga Ahli PPMK (keduanya dari OC-2 Propinsi Bengkulu), serta Aji Seno Wibowo, ST., Asisten Kota Bidang Infrastruktur benar-benar memberikan totalitas tenaga, waktu dan pikiran, karena pada saat yang bersamaan ketiganya sedang sibuk menangani aktifitas di bidangnya masing-masing. 

"Soal sengaja disusun seperti itu, yaitu dengan komposisi soal group dengan materi soal adalah Pedoman Pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan, dan soal rebutan adalah soal pengetahuan umum, jadi peserta tidak merasa bosan dijejali dengan pertanyaan seputar materi, tapi juga meningkatkan adrenalin dalam hal wawasan umum. Soal pengetahuan umum sengaja dibuat dari berbagai isu lokal maupun informasi terhangat di Indonesia saat ini. Ada juga soal-soal yang berkaitan dengan sejarah nasional dan kasus-kasus hukum" kata Aji Seno Wibowo, ST yang beberapa saat sebelum kegiatan berlangsung sempat mengalami penurunan kondisi fisik.

Hal ini juga diimbuhi oleh Kartini Rasyid, SP dan Herman Fitriansyah, SE," Sengaja dibuat format soal seperti itu, untuk mengetahui kapasitas para peserta baik mengenai pemahaman program, maupun wawasan umum. Dengan demikian, akan banyak pembelajaran dan pengalaman, sehingga para peserta juga paham sampai dimana kemampuan mereka di tengah masyarakat".

Para pembuat soal benar-benar ingin menggali sampai sejauh mana pemahaman mereka terhadap program PNPM-Mandiri Perkotaan yang telah berjalan di kelurahan mereka sejak masuknya program ini pada tahun 2021-2021. Dengan demikian, mereka bisa menilai diri mereka sendiri, dan diri mereka di tengah masyarakat kelurahan, serta kapasitas masyarakat di mana mereka tinggal dibandingkan dengan kelurahan lain.

Dewan Juri, Eksekutor Sekaligus Pemberi Solusi

Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Hal itu berlaku pada dewan juri yang menjadi eksekutor pada setiap jawaban dari peserta saat pertanyaan diajukan. Tim Juri terdiri dari Wigih Anggono, S.Hut, Ir. Said, Fraternesi, SE., M.Si., Drs. Djonet Santoso, MA., Herman Fitriansyah, SE, dan Ir. Harmudya. Seluruhnya adalah jajaran OC-2 Propinsi Bengkulu.

"Lewat lomba ini, kita bisa mereview kembali pemahaman kita, bukan hanya peserta tapi juga seluruh elemen yang terkait di dalamnya, termasuk fasilitator dan jajaran korkot, apakah proses yang diharapkan dalam Pedoman Pelaksanaan telah diaplikasikan di masyarakat. Juri tidak melulu menghukum pengurangan nilai terhadap jawaban yang salah, tapi juga ada toleransi tertentu, mungkin saja peserta paham mengenai Pedoman, namun membahasakannya menurut cara mereka yang beda-beda. Artinya kita juga memberikan solusi. Mudah-mudahan para peserta juga bisa mendapat pembelajaran dari sini" tegas Wigih.

Konsep awal pertandingan benar-benar dilaksanakan, yaitu sebagai eksekutor sekaligus pemberi solusi. Artinya Dewan Juri tidak hanya menjadi eksekutor yang memutuskan jawaban benar atau salah, namun juga sebagai tim yang memberikan jawaban dan identifikasi permasalahan serta solusi dari setiap pertanyaan yang tidak terjawab. Dengan demikian, sisi pengembangan kapasitas dan penguatan tetap berjalan dan mengalir. 

Mencairkan Suasana Vs Membuat Suasana Tegang

Ya, adalah para pembaca soal yang mampu membuat kondisi seperti ini. Diperankan oleh Ibu Netty, Ibu Elly, Ibu Diana dan Bapak Hartawan, ke-empatnya sukses mengkondisikan peserta dan audiens terpengaruh irama mereka. Saat suasana tegang, Bapak Hartawan bisa mencairkan ketegangan peserta agar tidak grogi. Namun pada saat peserta merasa nyaman, Ibu Elly dan Ibu Netty sukses membuat mereka kembali tegang.

Hal ini bisa terlihat dari momen-momen yang menimbulkan senyum dan tawa saat Bapak Mardan tidak sengaja memencet bel. Atau saat BKM Pengantungan yang saling berebut memencet bel tapi tidak juga menyala karena sudah direbut oleh group lain dan membuat mereka saling menyalahkan. Adapula momen saat Kelurahan Sumur Dewa yang percaya diri karena sudah memimpin jauh, akhirnya kalah dengan berkurangnya nilai hanya karena memencet bel padahal soal belum selesai dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka jawab.

Cara lain yang dilakukan agar para peserta menikmati lomba tersebut adalah dengan menyediakan sejumlah hadiah dan door prize dalam bentuk kuis. Peserta kuis adalah para peserta lomba di luar fasilitator kelurahan, jajaran Korkot, Dewan Juri, Tim Pembuat Soal, dan Jajaran PU. Hadiah tentu saja tidak diberikan cuma-cuma. Ada syarat, yaitu bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh MC/host, dan tentunya juga harus saling berkompetisi dengan peserta lain. Hadiah dipersembahkan oleh Bank Mandiri Syariah dan Dediyanto, S.Pt selaku former Korkot PNPM-Perkotaan 2021-2021 bersama Dempo Xler mewakili KNPI Bengkulu.

Hasil Kerja Keras dan Kerja Sama

Suksesnya kegiatan Lomba Cerdas Cermat Antar BKM Se-Propinsi Bengkulu Memperebutkan Trophy Kepala Dinas PU Propinsi dalam Rangkaian Hari Bhakti PU ke-68 tersebut tidak terlepas dari peran serta dan kerja sama dari Fasilitator Kelurahan  dan jajaran Korkot. Ini terlihat dari raut wajah puas dan komentar yang disampaikan oleh Bapak Faisal Rozi, sebagai salah satu Penanggung Jawab Kegiatan. 

"Saya bangga dengan lomba hari ini. Sebenarnya ini di luar kebiasaan dari Panitia Umum Hari Bakti PU, namun beberapa waktu yang lalu salah seorang fasilitator pernah menyampaikan ide ini, dan menurut kami tidak ada salahnya dicoba untuk gebrakan. Dan ternyata cukup memuaskan. Ini tidak terlepas dari peran serta teman-teman fasilitator kelurahan dan juga dari jajaran PBL PU sendiri. Acara ini bisa berlangsung baik karena kerja sama yang mereka lakukan. Selain itu, jerih payah fasilitator dalam menjalankan perannya dalam konteks pendampingan dan penguatan kapasitas BKM patut diapresiasikan. Meskipun ada riak, itu hal yang wajar dalam kegiatan", kata Faizal Rozi, ST., S.Sos, M.Si., yang juga merupakan PPK PBL Propinsi Bengkulu.

"Memang masih ada beberapa hal yang kurang, tapi namanya baru pertama kali, dan hasilnya sangat baik. Untuk ke depan, akan diupayakan agar lomba ini bisa jadi kegiatan rutin, dan tentunya tingkat koordinasinya akan lebih luas, terutama kepada instansi terkait, agar bisa mendorong dan memberikan support kepada tim-tim kelurahan sesuai wilayah masing-masing (Kab/Kota.-red)", tambahnya lagi. 

"Kami mengucapkan selamat kepada para pemenang lomba ini, dan diharapkan banyak makna dan pembelajaran pada hari ini agar BKM menjadi lebih baik dan benar-benar punya kapasitas di masa mendatang", kata Faisal Rozi sembari menyampaikan bahwa penyerahan hadiah akan digelar pada hari Selasa 3 Desember 2021 di Gedung Dinas PU Propinsi Bengkulu, bertepatan dengan acara seremonial Hari Bakti PU ke-68.

Ya, semoga dengan even seperti ini para pengurus BKM baik secara personal maupn secara kelembagaan dapat meningkatkan kemampuan lembaga menjadi organisasi yang mandiri, yang bisa mengatasi berbagai persoalan di masyarakat dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur.