PNPM Batasi Dana Bergulir Maksimal 2 Juta

Pemberdayaan : PNPM Batasi Dana Bergulir Maksimal 2 Juta. Informasi dari Bandung, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri membatasi penyaluran dana bergulir untuk kelompok masyarakat maksimal Rp2 juta. 

Maksimal Rp 2 juta tersebut guna mengendalikan tingginya angka pembiayaan bermasalah (non performing loan/NPL).

Menurut Usman Hermanto, Satuan Kerja P2KP Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum mengatakan tahun ini program peningkatan mata pencaharian keluarga (PMPK) difokuskan pada 4 provinsi – salah satunya Jawa Barat - dengan jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) tersebar di 54.800 kelurahan.

“Sasaran target program ini untuk 596 kelurahan dengan biaya Rp59 miliar selama tahun ini,” katanya di sela Lokakarya program PMPK PNPM di Dinas Permukiman dan Perumahan Jabar, hari ini.

Dia menjelaskan setiap kelurahan akan memperoleh dana Rp100 juta. Sedangkan besaran setiap BKM rata-rata ada 5 KSM. “Dana sebesar itu nanti akan disalurkan sesuai dengan prioritas pengajuan proposal KSM.”

Tahun ini, paparnya, Jabar mendapat anggaran Rp18 miliar untuk 180 kelurahan. “Pemerintah Pusat tidak ingin alokasi yang ada bertambah besar karena di sisi lain belajar dati tingkat pengembalian dana PNPM Mandiri yang sangat mengkhawatirkan.”

Berdasarkan data Konsultan Manajemen Wilayah PNPM Mandiri, dari 1.697 kelurahan yang eksis di Jabar, ada 44.000 KSM yang aktif dengan jumlah anggota sebanyak 360.209 orang. Sedangkan masyarakat yang sudah lunas mengembalikan dana bergulir baru 18.000 saja.

Usman memaparkan jumlah pinjaman KSM diberikan plafon bantuan dana bergulir mulai dari Rp500.000 sampai maksimal dibatasi Rp2 juta. “Untuk mendapatkan dana ini KSM harus mengajukan proposal, nanti tim melihat kelayakan usahanya, baru dana digulirkan,” jelasnya. 



(sumber : Bisnis Indonesia )

Lalu, bagaimana  dengan Bengkulu ?

Penegasan Angka Kemiskinan Di Indonesia Oleh Presiden SBY

Pemberdayaan dan Penegasan Angka Kemiskinan Di Indonesia Oleh Presiden SBY. Kepada dunia internasional, Presiden SBY menegaskan bahwa kemiskinan di Indonesia tinggal 12,5 persen. SBY juga memaparkan visi dan misi Pemerintah Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan. 

Penegasan ini semakin mengukuhkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia selalu berubah dan tidak sama dengan sumber lainnya, sehingga menyebabkan kerancuan data.

"Ekonomi dunia telah tumbuh dari 34 triliun USD sampai lebih dari 64 triliun USD pada saat ini. Perdagangan internasional telah tumbuh tiga kali lipat menjadi 28 triliun USD. Banyak negara telah menyeberang melewati status penghasilan menengah, termasuk Indonesia. Dan bersama dengan ini kemiskinan seluruh dunia telah berkurang secara signifikan dari 1,9 miliar pada tahun 1990 menjadi 1,29 miliar tahun 2021. Di Indonesia pun, kemiskinan telah menurun dari 24 persen pada tahun 1998 menjadi 12,5 persen beberapa hari ini," kata Presiden SBY, seperti siaran pers Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang disampaikan pada 23/6/2012 yang lampau.

Hal ini disampaikan Presiden SBY dalam pertemuan PBB untuk pembangunan berkelanjutan atau dikenal juga dengan forum Rio+20 di Riocentro Convention Center, Rio De Janeiro. Pidato resmi SBY diberi judul “Moving Towards Sustainability: Together We Must Care The Future We Want"

SBY memaparkan bahwa upaya Indonesia mencapai tujuan pembangunan milenium pada tahun 2021 juga menghadapi tantangan. Telah ada beberapa kemajuan, tetapi juga beberapa tantangan dalam mencapai target.

"Sebagai contoh, kita membuat kemajuan pada angka kematian bayi dan ibu, kemiskinan, harapan hidup, tetapi kita belum mencapai target (Millennium Development Goal) MDG untuk peningkatan gizi bagi anak-anak, sanitasi. Meskipun begitu, saya tetap optimis bahwa kita dapat menjamin masa depan keberlanjutan,"papar SBY.

Kunci perjalanan Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan, menurut SBY, adalah teknologi dan inovasi. Dua hal ini yang telah membuat Indonesia berkembang pesat saat-saat ini.

"Saya yakin kuncinya adalah teknologi dan inovasi. Ketika Rio forum diselenggarakan 2 dekade yang lalu, kami tidak memiliki internet seperti sekarang kita tahu itu. Kami tidak memiliki ponsel, sosial media, nano-teknologi, GPS, komputer tablet. Namun, ini adalah hal-hal yang mengubah masyarakat kita hari ini, dan mendorong ekonomi baru,"ungkapnya.

SBY menekankan perlunya dunia mewaspadai pemanasan global. Juga kemungkinan krisis energi. Yang tentu saja harus dihadapi bersama-sama.

"Kita akan melihat mobil hibrida, energi pencahayaan efisien. Membersihkan teknologi batubara, panel surya. Meskipun mungkin mahal untuk saat ini, harga yang pasti untuk turun seperti telah kita lihat pada ponsel," terang SBY.

Indonesia, imbuh SBY, juta telah melakukan banyak kesepakatan global. Utamanya menyangkut pengurangan emisi. "Ini adalah mengapa Indonesia, tanpa menunggu kesepakatan global, di tengah-tengah kebuntuan pada tahun 2021 membuat keputusan penting untuk mengurangi emisi sebesar 26 persen pada tahun 2021, atau 41 persen dengan dukungan internasional," papar SBY.

Tekanan pertambahan penduduk yang luar biasa besar diyakini bisa menjadi masalah tersendiri. Hal ini juga harus diwaspadai bersama. SBY mengajak dunia internasional bersatupadu mencari solusi.

"Kami melihat tekanan pertumbuhan antara pertumbuhan penduduk dan sumber daya yang tersedia. Populasi dunia telah melewati batas 7 miliar dan menuju 9 miliar orang sebelum tahun 2050. Memang, kita telah melihat kasus yang mengkhawatirkan seluruh dunia di mana kompetisi berubah menjadi konflik,"ingatnya.

Kita juga perlu kolaborasi yang lebih besar, bukan konfrontasi. Kita semua memiliki tujuan yang sama. Di Indonesia, kita selalu bersedia untuk bermitra dengan semua stakeholder berdasarkan kepentingan umum: LSM, masyarakat sipil, kelompok kepentingan, bisnis, media, akademisi,"tandasnya. 



(sumber : detikNews : SBY Tegaskan Kemiskinan di Indonesia Tinggal 12,5 Persen )

Pemberdayaan Dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tidak Optimal

Pemberdayaan Dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tidak Optimal. Satu lagi permasalahan keakuratan data mengenai angka kemiskinan yang pasti di Indonesia muncul. Setelah sebelumnya data dari BPS, penegasan angka kemiskinan dari TNP2K dan penegasan persentasi kemiskinan oleh Presiden SBY, kini bertambah lagi penegasan angka kemiskinan sebesar 11,96 %.

Ketimpangan distribusi pendapatan penduduk yang semakin melebar menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak optimal menekan angka kemiskinan.

Ekonom Indef Enny Sri Hartati mengatakan distribusi PDB yang semakin timpang menunjukkan tingkat kemiskinan penduduk relatif Indonesia semakin tinggi.

Dia menjelaskan Koefisien Gini penduduk Indonesia naik dari 0,38 pada 2021 menjadi 0,41 pada 2012.

Koefisien tersebut menggambarkan bahwa 20% dari penduduk Indonesia menguasai 48% pendapatan domestik bruto, sedangkan mayoritas 80% menguasai 52% pendapatan domestik bruto.

“Data BPS hanya menunjukkan angka kemiskinan absolut, angka kemiskinan relatif menunjukkan ketimpangan semakin melebar,” kata Enny.

BPS menyatakan presentase penduduk miskin di Indonesia turun 0,53% pada Maret 2012 dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2012 tersurvei 29,13 juta orang (11,96%) atau lebih sedikit 0,89 juta orang dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 yang sebanyak 30,02 (12,49%) juta orang.



(sumber : detikNews : Pertumbuhan ekonomi tak optimal, angka kemiskinan hanya bisa ditekan 0,5% )

Usaha Kecil Melalui Dorongan PPMK

Usaha Kecil Melalui Dorongan PPMK diharapkan dapat menjadi konsentrasi peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Anang dari Tim Advisori PNPM. 


Beliau menyampaikan hal tersebut saat memberikan materi pembuka pada kegiatan Pelatihan Livelihood Fasilitator PNPM - Mandiri Perkotaan di Bappelkes tanggal 18 September 2012 yang lalu.

"Seluruh tim di jajaran pusat telah bekerja keras agar konsep livelihood melalui PPMK ini benar-benar dapat mengangkat derajat dan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan banyak aspek yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain", demikian diutarakan beliau setelah membuka acara kegiatan pelatihan tersebut sebelum memberikan materi.

Tujuan dan sasaran PPMK sendiri seperti yang telah dirangkum dalam buku pedoman pelaksanaan PPMK adalah warga miskin yang berwadahkan KSM-KSM yang ada di BKM kelurahan dampingan. KSM-KSM ini terdiri dari para calon penerima manfaat yang diusulkan pada tahap usulan dan verifikasi awal, di mana pengusulan tersebut berdasarkan hasil survey dan pendataan yang jelas dari BKM terhadap para pelaku usaha mikro produktif dan potensial. Artinya, program ini ditujukan kepada warga masyarakat yang memiliki usaha kecil dan potensial untuk dikembangkan, dan dikelompokkan menjadi kelompok KSM berdasarkan karakteristik usahanya yaitu usaha aneka usaha (terdiri dari pelaku usaha dengan produk yang beragam), usaha sejenis (pelaku usaha memiliki kesamaan dari segi bahan baku maupun produk), dan KUBE (kelompok usaha bersama yang mengelola aset yang sama).

"Cara membuat aspek proyek sejalan dengan aspek pemberdayaan sebenarnya terletak dari pemahaman terhadap substansi yang ada. Namun yang pasti, setelah sekian tahun program PNPM-Mandiri Perkotaan berjalan, konsep tridaya tidak bisa dilepaskan, termasuk dalam penyelenggaraan program PPMK ini. Hanya saja, tridaya pemberdayaan di PPMK memang benar-benar dikonsentrasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong tridaya tersebut menyokong usaha kecil potensial", demikian disampaikan oleh Bapak Anang. 

Oleh Team Leader Oversight Consultant (OC2) Bengkulu, Ir.Harmudya, program PPMK tidak bisa dijalankan hanya dengan memahami pedoman tanpa pembekalan. "Sangat dibutuhkan kreatifitas, keterampilan dan kecakapan pendamping masyarakat dalam hal ini fasilitator pemberdayaan di PNPM Mandiri Perkotaan dalam mengaplikasikan isi pedoman pada keadaan yang sebenarnya di lapangan. Maka untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan seperti kredit macet, setiap fasilitator harus dibekali pemahaman dan penguatan agar memiliki visi, misi dan karakter yang jelas mengenai kerangka dari PPMK ini. Tidak hanya fasilitator berbasis mikro (ekonomi), namun juga fasilitator lainnya di masing-masing tim yang wilayah dampingannya mendapatkan dana program ini", demikian arahannya dalam sesi kata sambutan pada acara pembukaan pelatihan tersebut."Cara meningkatkan semangat kerelawanan dengan mendorong inisiatif lembaga masyarakat yaitu BKM membutuhkan wadah dan referensi yang memadai, maka diperlukan sebuah pelatihan bagi fasilitator agar mampu mendampingi masyarakat sekaligus mengawal program ini. Ada tidaknya manfaat pelatihan dalam melakukan pendampingan ini tergantung kepada seberapa fokus tim fasilitator mengikuti kegiatan ini".

Sebagai informasi, program PPMK akan dilaksanakan di 596 Kelurahan di Indonesia, di mana 499 di antaranya direalisasikan pada tahun 2012 dan selebihnya 97 Kelurahan pada tahun 2021. Bengkulu akan diwakili oleh 15 Kelurahan di 3 Kabupaten/Kota, dengan besaran dana sebesar Rp 100.000.000,- per kelurahan dan terbagi atas 2 termin pencairan, yaitu 60% (tahap 1) dan 40%(tahap 2). Dana tersebut akan didistribusikan kepada anggota-anggota KSM yang memiliki usaha kecil dan potensial, yaitu maksimal Rp 5.000.000,- per anggota KSM dan atau maksimal Rp 30.000.000,- per KSM, di mana anggota KSM adalah 5 orang. PPMK akan dilakukan dengan konsep tridaya (ekonomi, sosial dan lingkungan) yang semuanya ditujukan kepada peningkatan usaha kecil. Artinya besaran dana tersebut tidak hanya difokuskan pada ekonomi bergulir, namun juga pelatihan keterampilan maupun sarana produktif yang menunjang berjalannya usaha tersebut. 

Berdasarkan pedoman terbaru PPMK, anggota KSM calon penerima PPMK adalah warga yang sebelumnya telah memiliki usaha kecil dan potensial dikembangkan, dan atau pernah terlibat sebagai anggota KSM dan mendapatkan pinjaman ekonomi bergulir oleh UPK di BKM Kelurahan yang bersangkutan, dengan perbandingan warga non miskin dan warga miskin minimal ada 1/3 dari anggota KSM yang diusulkan (paling tidak ada 3 orang warga miskin dan terlampir dalam lampiran data PS2 PJM Pronangkis). Selain itu, bagi KSM yang seluruh anggotanya adalah warga miskin yang baru akan memulai usaha, maka dipertimbangkan untuk memperoleh hibah alat produksi dari dana yang disalurkan, atau direkomendasikan untuk mendapatkan dana bantuan usaha tersebut melalui BLM reguler. 

Untuk merealisasikan program ini secara terstruktur, maka setiap jenjang atau fase pelaksanaan kegiatan akan dilakukan evaluasi dan monitoring (monev) oleh tim koordinasi yang lebih tinggi (Kota dan Propinsi), sehingga diharapkan prosesnya berlangsung tepat waktu dan tepat sasaran. Harapan dari kegiatan ini adalah dengan terserapnya dana secara maksimal dan tepat sasaran, maka akan memunculkan lebih banyak KSM-KSM produktif lainnya untuk dapat melakukan hal yang sama, sehingga pada akhirnya usaha yang mereka jalani benar-benar memberikan penghidupan yang layak dan memadai.

Manfaat Pelatihan dan Pengembangan Dalam Berwirausaha

Halo sobat Media Info, kamu sudah pernah belum ikut Bimtek dan Diklat ? Kalau belum, kali ini kami akan memberi banyak informasi mengenai pentingnya mengikuti pelatihan dan pengembangan seperti training, re-training, maupun Bimtek/Diklat.

Pelatihan adalah salah satu proses untuk membekali diri dari berbagai dinamika khususnya dalam dunia pekerjaan/profesi. Apalagi persaingan kerja sekarang sangat tinggi seiring tuntutan publik akan layanan yang berkualitas yang juga sangat tinggi sehingga hanya orang-orang yang punya kapasitas dan berkompetenlah yang siap menghadapinya. Faktanya, SDM Indonesia masih tergolong rendah kualitasnya.

Kompetensi dan profesionalisme menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan ASN dan pemerintah dalam mengemban tugas melayani masyarakat. Terlebih lagi salah satu indikator daerah maju dan negara maju adalah memiliki aparatur pemerintah dan tenaga kerja yang berkualitas, siap pakai dan kompetitif. Itu sebabnya mengapa pegawai negara memerlukan pelatihan.

Tujuan Dan Manfaat Pelatihan Dalam Kewirausahaan

Tujuan pelatihan sebenarnya adalah menjawab permasalahan yang dihadapi oleh individu atau sekelompok orang dalam memperoleh dan meningkatkan kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan.

Tujuan pelatihan adalah memodifikasi perilaku, mindset, kepribadian, serta cara kerja seorang karyawan/staf agar lebih mandiri dan berkompeten untuk menjawab sejumlah masalah. Beberapa contoh pelatihan misalnya training, retraining, dan team training. Khususnya bagi yang berprofesi di bidang pemerintahan (ASN atau Pegawai Negeri Sipil) biasanya jenis pelatihannya lebih terfokus pada permasalahan sesuai bidangnya. Pelatihan untuk para ASN lebih umum digelar dengan istilah Bimtek dan Diklat.

Baca Juga : Kursus Internet Marketing Dumet School

Macam Jenis Pelatihan dan Pengembangan

Jenis dan tujuan pelatihan sangat beragam tergantung penyelenggaraannya. Dalam dunia perusahana atau organisasi, kegiatan training sangat penting untuk diikuti. Beberapa contoh jenis pelatihan untuk meningkatkan kapasitas karyawan yaitu :

• Training
• Re-training (Pelatihan Ulang)
• Cross Functional Training (Pelatihan Lintas Bidang)
• Team Training (Pelatihan Tim/Kelompok)
• Creativity Training (Pelatihan Kreatifitas)

Tujuan Pelatihan dan Pengembangan Bagi Karyawan Dan Perusahaan

Menurut Wikipedia, ada sejumlah tujuan dan manfaat pelatihan. Menurut Cut Zurnali, manfaat pelatihan yaitu antara lain :

• Membantu para karyawan yang mempunyai keahlian untuk bekerja dengan teknologi baru,
• Meningkatkan pengetahuan para karyawan atas budaya dan para pesaing luar,
• Memastikan bahwa budaya perusahaan menekankan pada inovasi, kreativitas dan pembelajaran,
• Membantu para karyawan untuk memahami bagaimana bekerja secara efektif dalam tim untuk menghasilkan jasa dan produk yang berkualitas,
• Menjamin keselamatan dengan memberikan cara-cara baru bagi para karyawan untuk memberikan kontribusi bagi perusahaan pada saat pekerjaan dan kepentingan mereka berubah atau pada saat keahlian mereka menjadi absolut,
• Mempersiapkan para karyawan untuk dapat menerima dan bekerja secara lebih efektif satu sama lainnya, terutama dengan kaum minoritas dan para wanita.

Nah, itulah sejumlah tujuan dan manfaat dari Pelatihan dan Pengembangan. Khususnya buat kamu yang terjun di bidang kepemerintahan, Bimtek dan Diklat adalah jenis lain dari Pelatihan dan Pengembangan yang sangat penting diikuti. 

Pelatihan Bimtek yang penting untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme staf pemerintahan antara lain yaitu :

• Bimtek Keuangan
• Bimtek Kearsipan
• Bimtek Kepegawaian
• Bimtek Penanaman Modal
• Bimtek DPRD
• Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa
• dan banyak lagi jenis Diklat lainnya yang seharusnya bisa diikuti ASN dari berbagai latar belakang bidang. 

Salah satu tempat yang mumpuni untuk mengikuti Bimtek adalah Pusdiklat Pemendagri. Pusdiklat Pemendagri sendiri merupakan salah satu lembaga pendidikan dan pelatihan resmi yang menyelanggarakan berbagai pelatihan Bimtek dan Diklat dan terbuka untuk semua kalangan dari berbagai daerah serta memberikan info Bimtek Pusdiklat Pemendagri Terlengkap.

Karena peminatnya banyak serta jadwalnya terbatas, maka kamu harus senantiasa rajin mengupdate Info Bimtek Pusdiklat Pemendagri supaya tidak ketinggalan. Info Bimtek yang mesti diakses adalah Jadwal Bimtek, Lokasi Bimtek, serta Materi Diklat. Ayo, tunggu apa lagi yuk ikutan pelatihan dan Bimtek.