Pemberdayaan Masyarakat dan Indeks Pembangunan Indonesia

Pemberdayaan Masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia. Hakekat Pembangunan Indonesia adalah Pembangunan Manusia. Kualitas Manusia Indonesia menentukan kemampuan daya saing bangsa Indonesia.

Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan peningkatan produktivitas manusia.

Sejarah dunia menunjukkan ketersediaan sumber daya alam tidak otomatis dapat diterjemahkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.Ketersediaan sumber daya alam di suatu negara tidak berkorelasi dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi.

Perbandingan kontras 

Dua Korea: Korea Selatan yang miskin sumber daya alam tetapi memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi; sebaliknya Korea Utara yang lebih kaya sumber daya alam tetapi masih terbelakang dalam tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia.

Indonesia dan Nigeria: keduanya merupakan negara produser minyak dan memiliki penduduk besar. IPM Indonesia tahun 1980 adalah 0,423, lebih tinggi dari IPM Nigeria, 0,378. Pada tahun 2021 IPM Indonesia meningkat menjadi 0,617, sementara Nigeria baru 0,459.

Karena itu fokus untuk pembangunan manusia menjadi sangat penting. Pemerintah memiliki komitmen serius memperhatikan masalah pembangunan manusia. Ini ditunjukkan mulai dari alokasi anggaran, dimana pos-pos terkait pembangunan manusia menjadi prioritas, dan pelaksanaan berbagai program di lapangan. Selain itu, Wakil Presiden melakukan koordinasi upaya pembangunan manusia melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang mencakup klaster 1, 2, dan 3 serta melalui Komite Pendidikan.

Dalam menilai keberhasilan upaya pembangunan manusia, kita perlu ukuran yang jelas, digunakan secara konsisten, serta dapat diperbandingkan antar waktu dan antar negara. Tanpa ukuran yang konsisten, kita tidak tahu apakah upaya yang dilakukan efektif atau tidak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM, atau Human Development Index, HDI) yang dikembangkan oleh UNDP selama ini digunakan sebagai sebuah ukuran untuk mengukur kemajuan baik di tingkat negara (internasional) atau tingkat daerah (antar provinsi atau kabupaten). Tidak ada ukuran yang sempurna; semuanya mengandung kelebihan dan kekurangan.

Indeks Pembangunan Manusia
Indeks yang dikembangkan oleh UNDP ini terdiri dari 3 komponen utama (sub indeks) yang dianggap menggambarkan kualitas hidup manusia yaitu:

• Indeks pertama yaitu kesehatan menggunakan angka harapan hidup pada waktu lahir.
• Indeks kedua yaitu pendidikan menggunakan rata-rata lama sekolah untuk penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dan angka harapan lama sekolah (expected years of schooling). Dalam metodologi yang baru UNDP membagi indeks lama pendidikan dalam dua sub indeks: (i) lama pendidikan penduduk yang berumur 25 tahun ke atas; (ii) ekspektasi lama pendidikan penduduk usia muda. Sub indeks yang pertama menggambarkan keadaan kualitas manusia sekarang – dan merupakan bagian dari kebijakan masa lalu; sementara indeks kedua menggambarkan keadaan kedepan jika kebijakan pendidikan sekarang dipertahankan. Pada dekade yang akan datang, investasi sumber daya manusia sekarang akan mempengaruhi sub indeks yang pertama di masa yang akan datang. 
• Indeks ketiga adalah indeks pendapatan per kapita. UNDP menggunakan pendapatan per kapita yang dikonversi dengan kurs PPP dan dinyatakan dalam harga konstan tahun 2005. Komponen ini dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan penduduk dan inflasi.

Cara UNDP menghitung indeks masing-masing komponen di atas adalah sebagai berikut:

Indeks Komponen= (Nilai Pencapaian Suatu Negara-Nilai Terendah)
                                         (Nilai Tertinggi-Nilai Terendah)

IPM dihitung dengan menggunakan rata-rata geometris dari seluruh indeks komponen, sebagai berikut:

IPM = ³√ (Indeks Kesehatan × Indeks Pendidikan × Indeks Pendapatan)

Perkembangan Indikator Harapan Hidup
Indeks Kesehatan yang menggunakan indikator harapan hidup dipengaruhi oleh faktor kesehatan dan gizi dan bahkan kualitas lingkungan. Gambar 1 menunjukkan bahwa terjadi perbaikan yang signifikan dari angka harapan hidup Indonesia.

Perkembangan Indikator Harapan Hidup Indonesia 1980 – 2021

 

Sumber: Human Development Report – UNDP, 2021

Benarkah IPM Indonesia mengalami penurunan?
Tidak benar bahwa IPM Indonesia mengalami penurunan, baik dalam nilai absolut maupun menurut peringkat, dengan menggunakan metode perhitungan yang konsisten. Artinya perhitungan IPM menggunakan metode sama antar waktu dengan jumlah negara yang sama pula. IPM Indonesia meningkat dari 0,423 (1980) menjadi 0,617 (2021). Gambar 2 menunjukkan tren nilai IPM Indonesia dari tahun 1980 hingga 2021 dengan menggunakan metode perhitungan yang konsisten.

                       Gambar 2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 1980 - 2021

                                                   Sumber: Human Development Report – UNDP, 2021

PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA

Dengan menggunakan metode perhitungan yang konsisten peringkat IPM Indonesia antara tahun 2021-2021 naik dua peringkat. Sementara antara 2021 - 2021, IPM Indonesia naik satu peringkat dari urutan 125 menjadi urutan 124. Dibandingkan dengan kelompok negara-negara yang setara, pencapaian IPM Indonesia kurang lebih sama. Bahkan dibandingkan dengan beberapa negara Asia Timur, laju pertumbuhan IPM Indonesia hanya kalah dibandingkan dengan Cina.

Mengapa IPM kita masih rendah dibandingkan negara lain?
Rendahnya IPM kita disebabkan oleh:

• Indeks kesehatan yang masih rendah.
• Kondisi pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas masih rendah akibat kondisi awal tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang rendah. Ini membutuhkan setidaknya dua dekade untuk memperbaiki.
• Pendapatan per kapita yang masih rendah relatif terhadap negara lain.

Bagaimana prospek IPM Indonesia ke depan?
Indonesia mempunyai prospek yang besar untuk meningkatkan IPM di masa yang akan datang jika mampu:

• Memperbaiki kesehatan dasar.
• Mewujudkan harapan lama sekolah menjadi kenyataan.
• Mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi.
• Kondisi kesehatan dasar diharapkan akan mengalami perbaikan sejalan dengan program Jamkesmas dan SJSN.

Sementara ekspektasi lama waktu sekolah meningkat secara tajam sejalan dengan peningkatan alokasi anggaran pendidikan yang dibarengi dengan intervensi pemerintah dari sisi permintaan melalui Program Keluarga Harapan dan Program Beasiswa. Ekspektasi lama waktu sekolah Indonesia termasuk salah satu tertinggi. Fakta menunjukkan pula bahwa Indonesia adalah satu dari 15 negara di dunia yang berhasil mempertahankan laju pertumbuhan lebih dari 6 persen selama 30 tahun terakhir.

Mengapa angka agregat harus diinterpretasikan secara hati- hati?
Kenaikan IPM secara nasional belum tentu menggambarkan kenaikan IPM di seluruh daerah secara merata. Disparitas pembangunan manusia antardaerah di Indonesia masih cukup besar. Misalnya, IPM DKI Jakarta sangat berbeda dengan IPM Provinsi Papua. Bahkan disparitas yang besar dapat terjadi di dalam satu provinsi. Contohnya, di Provinsi Papua Barat, terlihat perbedaan mencolok antara IPM Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat (Gambar 3).

keterangan warna : 

biru muda : IPM Kab/Kota

merah       :  IPM Propinsi

biru tua     : IPM Nasional

Disparitas antar wilayah di dalam suatu negara juga terjadi di negara-negara lain yang tergolong emerging markets, termasuk di Cina. Gambar 4 menunjukkan IPM Indonesia yang telah memperhitungkan ketimpangan tidak berbeda jauh dengan negara-negara lain. Intinya, disparitas bukan merupakan fenomena yang unik untuk Indonesia.

Gambar 4. Indeks Pembangunan Manusia yang Disesuaikan Dengan Ketimpangan di Beberapa Negara, 2021

 

 Sumber: Human Development Report – UNDP, 2021

  

Bagaimana kaitan IPM dengan tingkat Kemiskinan?
Secara langsung, tidak ada kaitan antara IPM dengan kemiskinan karena variabel kemiskinan tidak masuk dalam perhitungan IPM. Tetapi profil kemiskinan menunjukkan bahwa tingkat harapan hidup keluarga miskin lebih rendah dari keluarga bukan miskin. Hal yang sama juga berlaku untuk tingkat pendidikan.

Tidak mengherankan jika kemudian analisis kuantitatif menunjukkan bahwa variabel-variabel kesehatan yang mempengaruhi tingkat harapan hidup dan stok pendidikan di dalam suatu keluarga menentukan probabilitas suatu individu keluar dari perangkap kemiskinan.

(sumber :  TNP2K )

Meningkatkan Pemberdayaan Dengan Wacana Saling Membutuhkan

Cara Meningkatkan Pemberdayaan Dengan Wacana Saling Membutuhkan : Pemberdayaan ::: Adalah hal luar biasa yang menjadi biasa bila seorang walikota menjadi tokoh sentral dalam sebuah acara peresmian.

Kita patut berbangga bahwa sejumlah kegiatan PNPM-Perkotaan melalui upaya dan kerja keras BKM di Kota Bengkulu seperti halnya Posyandu di Kelurahan Dampingan Tim 5 (BKM Kelurahan Tengah Padang) dan kegiatan lainnya mendapat apresiasi dari pejabat teras Pemerintahan Daerah Kota Bengkulu. Demikian pula yang terjadi ketika Walikota Bengkulu Drs. H.Ahmad Kanedi, SH,MH, atau lebih akrab disapa Bang Ken meresmikan Puskeskel RT 9 Kelurahan Pekan Sabtu.

    Pada acara yang digelar Senin, 17 Juli 2012 di areal Poskeskel RT 9, turut hadir sejumlah tokoh Pemerintahan Kota Bengkulu, diantaranya Sekda Kota dan Kepala Dinas Depag Kota, serta aparat penting lainnya, termasuk dari Kecamatan Selebar, Polsek Selebar dan Koramil Selebar. Kegiatan ini semakin memiliki makna bagi segenap warga RT 9 dan Kelurahan Pekan Sabtu karena adanya kegiatan KB gratis dari BKKBN, berobat gratis dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan, kegiatan donor darah PMI berhadiah paket bingkisan dari Honda karena bekerja sama dengan FIF yang juga turut berpartisipasi, sehingga dalam satu hari tersebut kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan seolah-olah terpenuhi setelah sekian lama menunggu realisasi yang tiap tahun diusulkan melalui Renta Kelurahan dan Renta Kecamatan sebagai bagian rencana kerja Bappeda dan Pemerintah Kota namun belum pernah diwujudkan.

 

       Adalah bidan Eva yang mengusulkan adanya pos khusus permanen di RT 9. Perlu diketahui bahwa lokasi RT 9 adalah areal perkebunan sawit yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Sukarami, di mana warganya tinggal di dalam pelosok areal perkebunan tersebut. Selama ini bidan Eva melakukan aktivitas pemeriksaan kesehatan ibu dan anak di sebuah warung berwujud gubuk seadanya yang terbuat dari bahan kayu dan atap rumbia. Bidan Eva adalah warga RT 11 Kelurahan Pekan Sabtu yang melakukan aktivitas pemeriksaan kesehatan rutin 2-3 kali seminggu, dan telah beberapa kali mengusulkan pos permanen pemeriksaan kesehatan di RT 9 melalui Kelurahan dan bahkan melalui Dinas Kesehatan, namun belum mendapat tanggapan yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan warga RT 9.

     Kesulitan warga RT 9 adalah karena jarak tempuh mereka yang jauh dari Puskesmas Kelurahan Pekan Sabtu, dan bahkan mereka lebih banyak berobat ke Puskesmas Betungan. Ketua RT 9 yang juga menjadi Ketua Panitia Penyambutan yang ditunjuk oleh Kelurahan dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa dengan adanya pos ini, diharapkan dapat meminimalisir biaya transportasi dan juga mempercepat waktu dalam proses tindakan kesehatan kepada warga yang bermasalah dengan kesehatan.

     Poin penting yang menjadi sorotan adalah peranan Bapak Suparmin, warga RT 9 yang mengikhlaskan tanahnya untuk dijadikan tempat pendirian pos. Bukan hanya itu, beliau juga menghibahkan 1 kapling tanah miliknya untuk dijadikan tempat pembangunan mesjid, karena di daerah itu tidak ada tempat ibadah. Kurang lebih 90 KK warga beribadah ke tempat yang lebih jauh, yaitu ke pusat Kelurahan Pekan Sabtu, Kelurahan Betungan bahkan Kelurahan Sukarami. 

       Maka, wacana saling membutuhkan antar pihak di RT 9 menjadi isu positif yang dapat dijadikan contoh bagi warga kelurahan lain yang melakukan kegiatan yang sama. Warga RT 9 membutuhkan pos kesehatan yang layak sebagai tempat mereka mendapatkan perlakuan dan tindakan kesehatan, Bidan Eva membutuhkan tempat yang layak sebagai tempatnya melakukan aktivitas pemeriksaan terhadap warga, Pihak Kelurahan dan warga Pekan Sabtu umumnya membutuhkan keduanya dalam rangka memfasilitasi pembangunan Kelurahan yang kondusif dan layak sebagai bagian dari lingkungan mereka, dan BKM Kelurahan Pekan Sabtu mengakomodir kebutuhan tersebut sebagai pemegang peranan dalam realisasinya. Artinya, kerja sama antara warga, pihak kesehatan dan pemerintahan setempat berjalan sesuai dengan koridornya. Dengan dana BLM I 2012 sebesar Rp 20.000.000,- dan pemanfaat langsung (warga PS dan warga non PS 2) lebih dari 90 KK warga RT 9, ditambah warga Kelurahan Pekan Sabtu yang berbatasan dengan RT 9, demikian pula warga Kelurahan Sukarami yang berbatasan dengan RT 9, hadirnya pos ini menjadi sangat penting dalam menanggulangi masalah kesehatan, kesehatan ibu hamil, kesehatan ibu dan anak, dan juga menanggulangi masalah pengeluaran keluarga, seperti yang tercantum dalam tujuan MDG’s. 

      Salah satu wujud dorongan kerja sama lintas kelurahan dan lintas BKM yaitu hadirnya sejumlah Kepala Kelurahan di Kecamatan Selebar, seperti Karnadi S.Sos, dari Pagar Dewa, Saipul Anwar S.Sos, dari Sukarami, dan lainnya. BKM Pekan Sabtu juga diberikan kepercayaan oleh pihak Kelurahan untuk mengundang BKM lain di Tim 3, sehingga hadir pula perwakilan BKM Kelurahan Betungan yaitu Ibu Diana, Susilawati, Nyimas Atika dan Mik Gustina. BKM Kelurahan Pagar Dewa yaitu Bapak Sirat Iskandar, BKM Kelurahan Jalan Gedang Bapak Mardan Siregar, BKM Kelurahan Dusun Besar yaitu Ibu Sustrawati dan Bapak Budiarto. Beberapa BKM lain tidak dapat menghadiri acara karena beragam kesibukan. Terlepas dari itu, BKM Kelurahan Pekan Sabtu ingin menunjukkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan multi dukungan, tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Bagaimana Bapak Suparmin dengan ikhlas merelakan tanahnya dihibahkan sebagai tempat berdirinya pos kesehatan tidak lepas dari upaya pemberdayaan dan dorongan kerelawanan BKM Pekan Sabtu melalui Lurah Kelurahan Pekan Sabtu, Bapak Sukamto. Hadirnya pengurus BKM Kelurahan lain juga menunjukkan bahwa mereka mendukung kegiatan positif di Pekan Sabtu, dan bagi mereka momen ini menjadi pengalaman berharga yang bisa diaplikasikan di kelurahan masing-masing. Bahwa kreatifitas dan inovasi tidak bisa dipenjarakan oleh selembar kertas berwujud RAB, namun bagaimana caranya agar RAB bisa mengakomodasi kebutuhan itu akan lebih baik (analogi yang disampaikan oleh Bapak Sahbandar BKM Pekan Sabtu dan Bapak Mardan Siregar dari BKM Jalan Gedang).

      Dalam kata sambutannya, Lurah Pekan Sabtu Bapak Sukamto menyampaikan apresiasinya atas kerja sama antar pihak yang berada di Pekan Sabtu. Kerja sama seperti ini diharapkan tidak berhenti sampai di sini. Berdirinya pos kesehatan ini hanyalah awal dari tonggak kebersamaan, namun bagaimana pos ini berikut petugas di dalamnya bisa diberdayakan dan melayani kebutuhan masyarakat merupakan hal lain yang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan fasilitas pelayanan, yang tentu saja membutuhkan dana dan perhatian yang tidak sedikit. Dengan spontan beliau meminta rencana kebutuhan yang sudah disiapkan oleh Bapak Sahbandar selaku Koordinator kolektif BKM Pekan Sabtu dan menyerahkannya langsung ke Bapak Walikota. Inti yang sama juga disampaikan oleh Korkot PNPM-Perkotaan Kota Bengkulu Bapak Dediyanto, S.Pt, bahwa kerja sama ini membutuhkan perhatian dan biaya yang tidak sedikit, khususnya perhatian dari Pemerintah terhadap penyediaan fasilitas dan perhatian dari masyarakat dalam menjaga sarana dan prasarana yang sudah ada dan akan dilaksanakan lagi di Kelurahan Pekan Sabtu dan seluruh kelurahan Kota Bengkulu. Tahun 2021 diharapkan Pemerintah Kota Bengkulu bisa menjaga komitmennya dalam mengucurkan dana pembangunan pro masyarakat kurang mampu.

         Pada dasarnya, cara mendorong semangat kerelawanan dalam hubungannya dengan pemberdayaan dapat dilakukan dengan kerja sama yang menguntungkan karena saling membutuhkan, bukan kerja sama yang membutuhkan karena adanya keuntungan (salah tidaknya kalimat ini silahkan dianalisa sendiri). Namun program dan kegiatan yang membutuhkan multi dukungan haruslah diawali dengan keterbukaan hati dan pikiran, bahwa semuanya tidak akan terlaksana bila semua pihak tidak saling mendukung. Semoga sosok dan peran Bapak Suparmin bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan bagaimana Lurah Pekan Sabtu bersama dengan BKM Pekan Sabtu tidak berhenti berupaya dalam mendorong pemberdayaan agar lebih memiliki arti dan manfaat bagi masyarakat di Kelurahan Pekan Sabtu juga pantas untuk diberikan apresiasi. 

disampaikan sebagai Best Practice Tim 3 

 

INFORMASI SEPUTAR PEMBERDYAAN TIM 3 DI BLOG

MEDIA INFO 

Mendorong Pemberdayaan Sejalan Dengan Aspek Proyek

Menurut Robinson (1994), pemberdayaan adalah sebuah proses pribadi dan sosial, suatu bentuk pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak.


Bila mengacu pada konsep ini, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses pengembangan diri pribadi dalam lingkungan sosial, demikian pula dengan lingkungan sosial itu, sehingga individu dan kelompok-kelompok sosial serta ragam interaksi dan dinamika didalamnya yang membentuk sebuah masyarakat dengan karakternya, dapat memiliki peningkatan baik dari cara berpikir, cara bertindak, cara berkomunikasi dan berinteraksi, demikian pula potensi yang dimiliki. Dengan demikian terjadi perubahan selama proses itu terjadi.

Mengapa harus mengambil teori dari Robinson ? Memang banyak pakar sosiologi dan pemberdayaan masyarakat yang menerapkan materi text book masing-masing dalam aplikasi di lapangan, namun paling tidak apa yang disampaikan oleh Robinson lebih mengena pada implementasi yang diterapkan di Tim 3. Mengapa demikian ? Karena, seperti yang pernah saya sampaikan dalam Pelatihan Dasar Fasilitator OC-2 Desember 2021 dan Pelatihan Penguatan Fasilitator Juni 2012 bahwa pendekatan sosial tergantung dari dinamika setempat, sehingga dibutuhkan waktu yang tidak sama dalam hubungannya dengan orientasi target. Bila penentuan target terhadap semua tempat disamakan, maka output yang diharapkan akan sama kejadiannya dengan program-program pemberdayaan yang sudah-sudah yang pernah dilakukan oleh baik pemerintah maupun lembaga pemberdayaan sebelumnya.

Pemberdayaan sebenarnya memiliki banyak metode, dan Tim 3 mencoba menemukenali serta melakukan review terhadap sejumlah metode, baik yang pernah dan sedang dilakukan oleh Tim 3 sendiri atau lembaga-lembaga pemberdayaan sebelumnya, maupun yang belum sempat atau bahkan tidak pernah dimunculkan di lapangan. Melihat kondisi masyarakat dan dinamika di dalamnya, ragam metode tadi sangat penting dilakukan dengan fleksibel, karena satu hal yang patut kita pertimbangkan adalah kita tidak bisa memaksakan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang diinginkan, walaupun sebenarnya kita berharap segala sesuatunya dapat berjalan dan terlaksana seperti yang diinginkan.

Bahasa menemukenali dan melakukan review terkesan teoritis dan seolah formal, namun bahasa itu perlu ditekankan meskipun pelaksanaannya di lapangan belum tentu seperti itu. Mengapa demikian ? Karena pada dasarnya dinamika itu tidak konstan, selalu berubah-ubah, dan berjalan seiring keadaan. Artinya, dengan menemukenali dan review metoda, penerapannya dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan program, sehingga dengan demikian diharapakan dualisme aspek program yaitu sisi pemberdayaan dan proyek bisa sejalan.

Topik ini sengaja kami angkat sebagai best practice, sebagai tanggapan positif terhadap adanya opini yang tidak jelas sumbernya, yang menyatakan Tim 3 main terabas saja dalam penentuan kegiatan BLM. Hal ini juga menjadi bahan pertanyaan kami ke seluruh pengurus BKM dampingan Tim 3 dan beberapa KSM yang pernah dan sedang melaksanakan kegiatan sehubungan realisasi BLM I dan rencana realisasi BLM 2 2012. Ini jelas sangat penting bagi Tim 3, khususnya dalam hal memperbaiki kinerja dan juga mempererat hubungan dan kerja sama Tim 3 dengan BKM-KSM Kelurahan Dampingan Tim 3, demikian juga kerja sama lintas BKM di wilayah tugas Tim 3. 

Dalam sejumlah pertemuan dan proses pendampingan yang dilakukan oleh SF, Fasilitator CD dan Fasilitator Ekonomi Tim 3 baik dalam pembuatan proposal, pembuatan LPJ, penentuan lokasi kegiatan sesuai Bappuk Renta 2012 dan Renta PJM 2012-2021 dengan BKM-KSM maupun aparat kelurahan, kami dengan sengaja mengutarakan ini sebagai bahan percakapan non formal. Hal ini sengaja kami jadikan bahan obrolan atau diskusi non formal karena dengan situasi begini, pengurus BKM dan aparat kelurahan merasa lebih santai dan lebih terbuka dalam beropini dan menyampaikan pendapat.

Keterbukaan adalah salah satu kata kunci yang menjadi peranan penting dalam komunikasi pemberdayaan. Saya mengistilahkan komunikasi pemberdayaan karena menurut saya dan kami Tim 3 bahwa jenis komunikasi itu banyak, tergantung jenis, jenjang, wilayah dan pelaku komunikasi itu. Artinya, tidak ada kesan ketertutupan sebagaimana kebiasaan yang terjadi di lingkungan birokrasi. Apalagi bila interaksi vertikal atasan dan bawahan, pemerintah dan masyarakat, interaksi ini bahkan lebih birokratif. Bisa jadi pengurus BKM malah lebih sering menganggukkan kepala meng’iya’kan instruksi dan arahan daripada mengutarakan pandangan dan akhirnya malah melakukan kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

Sebagai contoh, dalam diskusi Tim 3 yang dilakukan Fasilitator CD, Fasiliator Ekonomi dan Senior Fasilitator dengan Koordinator BKM Gedang Bersatu Bapak Mardan Siregar dan Lurah Jalan Gedang Bapak Herzi mengenai program rehab rumah BSPS-Menpera tanggal 11 Juli 2012 lalu, dalam waktu 2 hari seluruh hal administratif harus selesai mengenai usulan penerima manfaat program rehab sampai tuntas di tahun 2012 ini. Secara prinsip organisasi, sudah jelas siapa pelaku di lapangan dan kepada siapa koordinasinya. Namun kesulitan waktu dan pelaksanaan input yang menjadi kendala utama mereka untuk dapat mengejar tenggat target yang diberikan oleh Bappeda Kota Bengkulu membuat Tim 3 membuka diri.  Dalam situasi itu, tercetus ide berbagi tugas dengan fasilitator. Bapak Lurah bersama-sama RT dan BKM turun langsung dalam update data dan foto, sedangkan input data dikerjakan bersama dengan fasilitator. Target akhirnya dapat dikejar dalam 2 hari setelah input data dilakukan dalam 1 malam dan 1 hari. 

Hal yang perlu disampaikan adalah, bahwa dengan keterbukaan dan kebersamaan segala hal bisa dilakukan dengan cepat dan mudah, tentunya dengan koridor yang telah ditentukan. KETERBUKAAN DAN KEBERSAMAAN BISA MEMINIMALISIR KENDALA LAPANGAN.  Keluh kesah dan keterbukaan BKM serta Bapak Lurah dalam kondisi informal ternyata bisa diselesaikan secara bersama-sama bila keterbukaan itu disambut dengan keterbukaan pula.

Inovasi dan kreatifitas merupakan kata kunci lain dalam memaksimalkan pemberdayaan dalam hubungannya dengan orientasi target proyek. Sebagai contoh, berdasarkan hasil diskusi di lapangan dengan Bapak Budiarto selaku UPL BKM Danau Indah Kelurahan Dusun Besar, mereka berupaya kreatif dan inovatif dalam mengerjakan kegiatan rehab rumah BLM I 2012 meskipun detil-detil RAB sangat membatasi. Ada komponen-komponen yang sangat penting dalam pengerjaan rumah, baik dari sisi kualitas dan eksotisnya, namun ternyata tidak muncul dalam RAB.Untuk mengatasi itu, UPL dan KSM sepakat untuk menekankan pentingnya kemanfaatan yang berkualitas meskipun rincian dananya secara tertulis kemungkinan besar tidak bisa mengakomodir itu secara maksimal. Ternyata hal ini diberlakukan tidak hanya untuk kegiatan rehab rumah, namun seluruh kegiatan lain yang sedang berlangsung. PEMBERDAYAAN ITU MEMBUTUHKAN INOVASI DAN KREATIFITAS,TIDAK TERPENJARA DALAM KERTAS.


Kerja sama adalah bagian dari kebersamaan. Kerja sama adalah kata kunci selanjutnya dalam mendorong pemberdayaan. Dalam pendampingan pembuatan LPJ oleh Fasilitator CD, Fasilitator Ekonomi dan SF Sabtu 13 Juli 2012, tepatnya malam minggu di rumah saya, terungkap sejumlah informasi seputar BLM, kegiatan PNPM-Perkotaan maupun di luar itu. Pendampingan LPJ itu sebenarnya untuk mengakomodasi kebutuhan administrasi kegiatan BLM BKM Kelurahan Sukarami dan Pagar Dewa. Tapi siapa sangka BKM Kelurahan Dusun Besar dan Jalan Gedang juga ikut nimbrung . Adalah sebuah kebanggaan dan kesukaan tersendiri bagi saya ketika rumah dan sekaligus posko alternatif Tim 3 dikunjungi oleh tokoh-tokoh BKM, apalagi bila kunjungan itu tidak melulu mengenai pelaksanaan kegiatan, tapi justru mengungkapkan ide-ide dan terobosan yang lebih membangun. 

Dalam pertemuan informal itu disepakati secara lisan mengenai rencana kerja inovatif dan kreatif yang tentunya membutuhkan kerja sama. Bapak Mardan menawarkan gerobak KUGERBAS yang dibinanya kepada masyarakat di bawah lingkup BKM lain, dan disambut positif oleh BKM Sukarami, Pagar Dewa dan Dusun Besar. Mereka akan menindaklanjuti usulan itu dengan mengusulkan calon penerima manfaat tidak lagi melalui dana BLM, tapi langsung kepada KUGERBAS. BKM Kelurahan Dusun Besar menawarkan rencana Tabot Expo BKM Tim 3, dan juga disambut positif oleh yang lain. Melihat dinamika yang muncul, yang sebenarnya sudah kami rencanakan pada kegiatan-kegiatan sebelumnya, membuktikan bahwa sebenarnya BKM dan masyarakat di dalamnya membutuhkan terobosan dan lembaga yang mengcover mereka di seluruh aspek humanisme yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan, atau lebih detil lagi yaitu menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. 


Sekali lagi, KERJA SAMA YANG DINAMIS BISA MENDORONG PENINGKATAN MUTU PEMBERDAYAAN, tidak hanya kerja sama dalam lingkup BKM, tapi kerja sama antar BKM, BKM dengan fasilitator dan dalam tim fasilitator itu sendiri. Ini menjadi sebuah pembelajaran buat Tim 3 untuk saling menguatkan dan melapisi. Membiarkan anggota BKM berdaya dengan upaya sendiri tentunya bukan hal yang bijaksana, apalagi bila melepaskan BKM mengerjakan proposal dan progres LPJ dengan opini bahwa tugas fasilitator hanya sebatas job description saja, selesaikan tugas masing-masing (analogi dan persepsi yang disampaikan oleh Bapak Budiarto, sebagaimana mereka saling menguatkan dan melapisi) . Pemberdayaan ternyata tidak melulu hanya di kantor atau juga di sekretariat, tapi bisa di mana saja selama bisa memfasilitasi kebutuhan.

Mendorong kebersamaan itu susah-susah gampang. Tapi sebenarnya, bila ditanam dengan baik, mudah-mudahan yang dituai juga baik. Tergantung bagaimana setiap orang di dalamnya menanggapi dan menyikapinya. Ketidakbisaan untuk menerima orang lain, sebenarnya bisa diatasi dengan keberanian untuk terbuka, mau bekerja sama, berani membuka komunikasi dan mau mengatasi perbedaan yang ada. Bagaimana kita mengatasi itu, demikian pula kita menerapkannya di lapangan. 


Bapak Mardan dan Bapak Budiarto serta Bapak Jarunadi dalam diskusi ringan di posko alternatif Tim 3 menyatakan, tidak penting siapa yang melakukannya, tapi lebih penting bagaimana prosesnya dan apa manfaatnya bagi orang banyak.

disampaikan sebagai Best Practice Juli oleh Tim 3

ARTIKEL SEPUTAR PEMBERDAYAAN TIM 3 DI BLOG

MEDIA INFO