Pemberdayaan dan Fluktuasi Angka Kemiskinan Tahun 2021

Pemberdayaan dan Fluktuasi Angka Kemiskinan Tahun 2021 diperkirakan akan mencapai angka 9,5-10,5 persen berdasarkan target yang ditentukan oleh pemerintah dibanding posisi September 2021 sebesar 12,36 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

"Ini sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021," kata Direktur Penanggulangan Kemiskinan Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata dalam sosialisasi kebijakan pembangunan di Bandung, Kamis.

Ia menyebutkan, arah kebijakan RKP 2021 dalam penurunan tingkat kemiskinan meliputi mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan padat karya, menjaga kestabilan produksi dan ketersediaan stok bahan pangan.

Selain itu, meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dalam aspek akses permodalan kesehatan, pasar, ketrampilan usaha dan kelembagaan usaha.

Juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program pro rakyat dan meningkatkan kualitas pelayanan jaminan sosial terutama jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Rudy menyebutkan adanya sejumlah masalah dan tantangan pada 2021, seperti kecenderungan perlambatan penurunan kemiskinan, masih rendahnya tingkat pemenuhan beberapa kebutuhan dasar (indikator kemiskinan non pendapatan).

Selain itu, adanya keterbatasan jangkauan atau cakupan manfaat bantuan dan masalah disparitas jumlah dan persentase penduduk miskin antara Jawa/Bali dengan daerah lain di Indonesia.

Rudy menyebutkan pemerintah terus mengupayakan pengurangan kemiskinan seperti melalui sinergi klaster I hingga IV.

Menurut dia, pemerintah juga memiliki Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) dengan program-program lain melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).

Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal Juli 2012 melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 berjumlah 29,13 juta orang atau 11,96 persen. Jumlah itu berkurang 890.000 orang dibandingkan bulan yang sama 2021.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 tercatat sebesar 30,02 juta orang atau 12,49 persen dari total penduduk Indonesia. 



(sumber : ANTARANEWS -  Kamis, 5 Juli 2012)

Perbedaan Angka Profil Kemiskinan Di Indonesia

Pemberdayaan Dan Profil Kemiskinan Di Indonesia. Sampai dengan tahun 2021, tingkat kemiskinan nasional telah dapat diturunkan menjadi 12,49 persen dari 13,33 persen pada tahun 2021.


Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di samping diperoleh melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan melalui 3 (tiga) klaster program penanggulangan kemiskinan. 

Hasil yang diperoleh pada tahun 2021 dari Klaster I yang ditujukan untuk mengurangi beban pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota rumah tangga miskin melalui peningkatan akses pada pelayanan dasar adalah: (1) realisasi penyaluran subsidi Raskin sebesar 2,9 juta ton bagi 17,5 juta rumah tangga sasaran penerima raskin, dan adanya penyaluran Raskin ke-13 untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin akibat kenaikan harga-harga pangan, termasuk beras; (2) pemberian pelayanan Jamkesmas bagi 76,4 juta orang; serta (3) penyediaan beasiswa yang direncanakan untuk 4,7 juta siswa.

Sementara itu, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2021 telah dilaksanakan bagi 772.000 rumah tangga sangat miskin (RTSM) di 88 kabupaten/kota pada 20 provinsi dengan kualitas yang semakin meningkat dimana telah terjalin koordinasi antara beberapa program berbasis keluarga atau rumah tangga, seperti Jamkemas dan beasiswa miskin. Pelaksanaan PKH juga telah memberikan dampak terhadap peningkatan siswa yang terdaftar pada satuan pendidikan setingkat SMP sebesar 3,1 persen dan juga peningkatan kesehatan RTSM.

Sejalan dengan pelaksanaan program Klaster I, hasil yang dicapai dalam pelaksanan program Klaster II untuk tujuan Pemberdayaan Masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2021 pelayanan PNPM Mandiri Inti sudah dilaksanakan di 6.328 Kecamatan di seluruh Indonesia, dan akan terus dilanjutkan sehingga pada tahun 2012 PNPM Mandiri Inti akan mencakup di 6.623 Kecamatan, dengan penempatan 30.000 fasilitator sebagai pendamping masyarakat dan didukung dengan penyaluran bantuan langsung masyarakat sebesar Rp 10,31 triliun yang berasal dari APBN dan APBD. 

Pelaksanaan PNPM Mandiri, juga didukung oleh pelaksanaan PNPM pendukung yaitu diantaranya: (i) PNPM Generasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas generasi penerus; (ii) PNPM Kelautan dan Perikanan (PNPM-KP) yang ditujukan untuk memberikan fasilitas bantuan sosial dan akses usaha modal; (iii) PNPM Agribisnis, yaitu Program Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP); serta (iv) PNPM Pariwisata yang baru masuk dalam PNPM Penguatan dengan tujuan mengembangkan kapasitas masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan. Pelaksanaan PNPM telah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga hingga 19 persen dan konsumsi rumah tangga hingga 5 persen dibandingkan dengan daerah yang tidak mendapat PNPM. Selain itu, akses terhadap kesehatan juga lebih besar 5 persen dan peningkatan kesempatan kerja yang lebih besar 1,25 persen di lokasi PNPM dibandingkan lokasi non PNPM.

Hasil yang dicapai dalam pelaksanan Klaster III adalah terlaksananya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dan koperasi. Sejak tahun 2021 sampai dengan akhir tahun 2021 kredit yang tersalurkan hampir Rp 34,42 triliun, dan mencakup sekitar 3,81 juta nasabah dengan tingkat non-performing loan (NPL) mencapai 2,52 persen. Sebagian besar KUR diserap oleh sektor perdagangan, restoran, dan hotel (63,7 persen) dan pertanian (17,1 persen).

Penyaluran KUR sebagian besar berada di wilayah Jawa dengan volume KUR sebesar 50,2 persen dan proporsi debitur mencapai 61,0 persen. Pada periode tahun 2021, dana KUR yang disalurkan mencapai Rp 17,23 triliun dengan jumlah nasabah lebih dari 1,4 juta nasabah. Pelaksanaan KUR telah memberikan dampak terhadap peningkatan rata-rata aset usaha sebesar Rp 51 juta, aset rumah tangga sebesar Rp 12,66 juta dan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 279.000 per bulan. Selain itu, KUR juga telah mengatasi pengangguran terselubung bagi debitur dan keluarganya, serta meningkatkan intensitas utilisasi tenaga kerja dan kontribusi pada perekonomian nasional.

Selain kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pada pelayanan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, dalam rangka meningkatkan akses penguasaan dan pemilikan tanah/lahan bagi masyarakat miskin, dilakukan pula penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). Pada tahun 2021, telah dilakukan redistribusi tanah sebanyak 186.000 bidang. 




(sumber : TNP2K : Profil Kemiskinan di Indonesia )

Prospek Usaha Kecil Melalui Revitalisasi Pasar 2021

Usaha Kecil dan Prospeknya Melalui Revitalisasi Pasar Tahun 2021 - Kementerian Koperasi dan UKM akan merevitalisasi sebanyak 205 pasar tradisional di tingkat kecamatan dan pedesaan selama 2021.


Pasar-pasar tersebut nantinya menjadi kanalisasi produk-produk lokal agar mendapat tempat pemasaran yang layak Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Neddy Rafinaldy Halim mengatakan, pasar ini nantinya punya karakteristik tersendiri. Diupayakan agar pasar terutama menjual produk-produk lokal. 

Revitalisasi satu pasar ditaksir Neddy memerlukan dana Rp 1 miliar. Sementara untuk pasar percontohan yang di kota kabupaten tergantung situasi dan kondisi setempat Pasar percontohan yang direncanakan berada di ibu kota kabupaten akan menjadi penyangga utama untuk semua pasar tradisional lainnya. Barang dari desa dipasarkan di pasar percontohan. Pasar percontohan juga memasok barang dan satu desa ke desa lainnya.

"Pasar-pasar itu akan dikelola oleh koperasi setempat dengan target mengembangkan sektor UKM. Saat ini model pengelolaan pasar tersebut sudah dirapatkan dengan Badan Perencana Pembangunan Nasional dan disepakati oleh DPR," ungkap Neddy di Jakarta kemarin (29/8).

Selain itu, lanjut Neddy, pemerintah juga merencanakan untuk membangun pasar display khusus produk unggulan daerah. Di Cianjur-fawa Barat, misalnya akan dibangun pasar display lampu, yang berisi berbagai macam model lampu dan asesorinya dari produk lokal Di Bengkulu direncanakan untuk dibangun pasar display jeruk kalimansi dengan berbagai jenis produk terkaitnya.




(sumber : KemenkopUKM-Revitalisasi Ratusan Pasar di Pedesaan)

Dampak Pengajuan Syarat Kredit Yang Diperketat LPDB

Usaha Kecil Dan Pengajuan Syarat Kredit Yang Diperketat - Lembaga Pengelola Dana Bergulir menggunakan hasil usaha yang positif dan umur organisasi minimal 2 tahun sebagai syarat bagi koperasi yang ingin mengakses pembiayaan di lembaga tersebut. 


Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB KUMKM) Kemas Danial mengatakan teknis persyaratan itu wajib dipenuhi koperasi yang ingin memperkuat struktur modal dan meningkatkan aktivitas usaha. "Satu persyaratan penting lainnya yang harus diperlihatkan koperasi adalah sudah berbadan hukum. Ini sebagai bukti legalitas dari unit usaha setiap koperasi yang telah ditetapkan pemerintah," ujarnya, kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (29/8).

Sejak LPDB beroperasional pada 2021 hingga 8 Agustus 2012, lembaga ini telah menyalurkan kredit permodalan dan pembiayaan sebesar Rp2.4 triliun, sedangkan jumlah koperasi penerima dana mencapai 1.219 unit.

LPDB pada awalnya juga melayani pembiayaan melalui beberapa lembaga pembiayaan seperti perusahaan modal ventura daerah (PMVD) dan lembaga keuangan perbankan serta koperasi. Namun, kini fokus memanfaatkan jaringan koperasi di seluruh Indonesia.Selanjutnya koperasi harus bertanggung jawab terhadap penyaluran dana bergulir kepada anggotanya sebagai pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Dengan pola ini LPDB berharap sistem pengembalian lebih terjamin karena ada lembaga koperasi sebagai koordinator penyaluran. "LPDB-KUMKM menyalurkan dana dengan bunga yang sangat rendah, yakni 6% per tahun atau sliding untuk koperasi sektor riil, serta 9% per tahun untuk koperasi sektor simpan pinjam," papar Kemas.

Dengan beban bunga sebesar itu, LPDB membuktikan kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, menekan angka pengangguran, serta meningkatkan daya saing ekonomi rakyat untuk mendukung pengembangan ekonomi nasional.

Untuk meningkatkan kinerja penyaluran lebih luas lagi, LPDB juga merealisasikan pembukaan kantor perwakilan di beberapa provinsi. Sampai saat ini pelayanan yang dilakukan terhadap kebutuhan UMK melalui koperasi tetap dari Jakarta.Meski demikian dari sisi pengembalian pinjaman, lembaga ini telah mengembangkan pengawasan secara aktif.

Divisi yang memonitor pinjaman akan memberi peringatan kepada mitra atau koperasi yang belum melakukan kewajiban pembayaran bulanan.

Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM menjajaki kerja sama dengan National Cooperative Council Belanda guna mengembangkan sistem keuangan mikro dan kerja sama bisnis antar koperasi. 




(sumber : KemenkopUKM-LPDB Perketat Syarat Kredit)

Usaha Kecil Dan Wirausahawan Baru Dorongan Kepada Ikopin

Usaha Kecil Dan Wirausahawan Baru Dorongan Kepada Ikopin - Institut Koperasi Indonesia dituntut menelurkan siswa yang memiliki karakter wirausaha, sehingga diharapkan meningkatkan kemandirian perekonomian.

Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan mengatakan Ikopin sebagai satu-satunya perguruan tinggi yang menghasilkan kader-kader koperasi masa depan bisa menjadi pionir dan panutan untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru di Indonesia. 

"Setelah menyelesaikan pendidikan di Institut Koperasi Indonesia (Ikopin), jiwa wirausaha Anda harus ditumbuhkan," ujarnya kepada mahasiswa baru Tahun Akademik 2012-2021 di Kampus Ikopin, Jatinangor, Jawa Barat. Kamis (30/8).

Pertumbuhan wirausaha baru dan muda masih tetap diperlukan karena jumlahnya saat ini masih 1,56% dari total populasi penduduk masih lebih rendah dari level ideal sekitar 2%.

Sjarifuddin mengatakan lembaga yang paling berpeluang mendukung penciptaan itu adalah Ikopin terutama melalui pendidikan ilmu koperasi.

Dukungan dari perguruan tinggi lain juga diharapkan dapat memperbenyak kelahiran wirausahawan muda. Namun, dia mengakui sampai saat ini proses tersebut masih belum optimal karena sebagian besar perguruan tinggi kesulitan menghasilkan wirausahawan baru.

Dia menjelaskan 6% alumni perguruan tinggi di Indonesia atau sektiar 3 juta orang masih menganggur. "Ikopin diharapkan bisa menambah jumlah wirausaha melalui pendidikan koperasi yang menga-r.ili kepada kewirausahaan," ujarnya.

Pengenalan program Tahun Akademik 2012-2021 itu dihadiri a.l. Rektor Ikopin Burhanuddin Abudullah dan Muslimin Nasution sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Ikopin yang juga mantan menteri kehutanan.

Menurut Sjarifuddin, koperasi sebagai entitas bisnis, memiliki peranan besar untuk menjadi institusi atau gerakan ekonomi kerakyatan guna memenuhi kebutuhan pasar nasional. Adapun pertumbuhan koperasi per tahun rata-rata mencapai 7%. dan saat ini mencapai 193.334 unit. 


(sumber : Bisnis Indonesia)

Cara Untuk Membangun Usaha Kecil Yang Tangguh Dan Kreatif

Cara Untuk Membangun Usaha Kecil Yang Tangguh Dan Kreatif. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia sudah selayaknya dilakukan dengan melakukan pemberdayaan dan peningkatan kualitas.


Jika selama ini suntikan modal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan UKM sudah dilakukan, namun lebih penting lagi adalah memberikan pembelajaran agar UKM bisa tangguh bersaing dan memiliki kreatifitas dalam membangun usaha. Dua hal tersebut lebih bisa memberikan jaminan UKM Indonesia bisa lebih maju.

Media online merupakan salah satu alternatif pemasaran produk UKM yang memiliki efek yang besar namun memerlukan budged yang rendah. Karena itu pemanfaatan media online bagi UKM sangat sesuai

.

Acara bertajuk Festival UKM Nasional: Menuju UKM yang Tangguh dan Kreatif” pada tanggal 31 Maret 2012 di Convention Hall, SMESCO Tower, Jakarta, merupakan upaya beberapa kalangan untuk memberikan pembekalan bagi UKM agar memiliki daya saing di tingkat lokal maupun Global.

Program “Bisnis Lokal Go Online” ini merupakan inisiatif sebuah inisiatif dari GOOGLE bekerja sama dengan Kementerian Koordinasi Perekonomian, Kementerian Industri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), serta Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), Bakrie Connectivity, Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer (APTIKOM), Melsa dan Multiply.com sebagai mitra program.

Acaranya sendiri didesain sebagai seminar, workshop untuk site-builder dari Google, serta pameran case study pelaku UKM yang sukses di dunia online.

Acara yang diselenggarakan secara gratis ini tersedia untuk anda pelaku UKM, terutama yang ingin mempelajari banyak hal untuk meningkatkan bisnisnya. Dalam acara tersebut akan diisi dengan kegiatan :

• Belajar Low Budget, High Impact Marketing Langsung Dengan Hermawan Kartajaya.
• Belajar Goblok Bersama Bob Sadino
• Belajar Menjadi UKM Yang Super Langsung Dengan Mario Teguh.
• Gratis Bawa Pulang Website dan Domain premium CO.ID atau WEB.ID Untuk Anda mulai usaha di dunia Online.
• Tips dan pelatihan yang berkelanjutan

Manfaat TIK Dan Cara Meningkatkan Bisnis UKM

Manfaat TIK Dan Cara Meningkatkan Bisnis UKM. Teknologi Informasi Dan Komunikasi telah mendorong pertubuhan ekonomi dan sektor kehidupan lain menjadi lebih baik. Usaha Kecil dan Menengah tidak ketingalan ikut mencicipi manisnya perkembangan teknologi tersebut.


Pemanfaatan Teknologi oleh pelaku Usaha Kecil dan menengah mampu menjadikan usaha kecil berkembang dengan pesat. Perputaran bisnis di kalangan para pelaku usaha  kecil dan menengah (UKM), nilainya bisa melonjak triliunan rupiah jika saja mereka menerapkan solusi teknologi komunikasi informasi (TIK) yang tepat.

Executive General Manager Telkom Divisi Business Service Slamet Riyadi menuturkan, prospek bisnis UKM melalui TIK akan mencapai Rp 18,6 triliun di tahun 2021 mendatang. Melonjak 60,3% dari nilai bisnis di 2021 yang diperkirakan berjumlah Rp 11,6 triliun.

“Dengan solusi TIK yang tepat, bisnis UKM per tahunnya bisa tumbuh 12,83% jika dilihat dari Compound Annual Growth Rate atau CAGR,” jelasnya melalui surat elektronik yang dikutip detikINET, Senin (29/3/2021).

Melalui dukungan solusi TIK yang sesuai kebutuhan para pebisnis UKM, Slamet bahkan optimistis nilai bisnis di kalangan pengusaha kelas small medium enterprise (SME) ini akan mulai meningkat 10,9% menjadi Rp 12,87 triliun di tahun 2021 mendatang.

Menurut Slamet, komunitas UKM atau SME yang melek TIK, mulai tumbuh dan membutuhkan solusi serta mobilitas yang bisa menunjang kelancaran bisnisnya. Kebutuhan akan TIK di segmen UKM ini, sayangnya, selama ini belum dilayani secara serius.

“Itu sebabnya, Telkom membentuk Divisi Business Service atau DBS untuk melayani para pelaku bisnis UKM ini. Posisi kami di sini tidak hanya sekadar memberikan solusi TIK saja, namun juga untuk membantu masyarakat memberdayakan ekonominya,” papar Slamet.

DBS sendiri dibentuk khusus oleh Telkom untuk mengelola pelanggan bisnis yang sebagian besar merupakan segmen UKM. Pada segmen ini, Telkom akan menawarkan beragam solusi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan bisnis melalui penerapan TIK yang tepat.

“Beberapa aplikasi cloud computing berbasis platform as as services (PAAS) sudah disiapkan Telkom, di antaranya e-UKM, aplikasi untuk BPR (Bank Perkreditan Rakyat), aplikasi untuk pengelolaan koperasi, pendidikan, dan lainnya,” papar Slamet.

Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi, hingga Juni 2021 lalu jumlah koperasi di Indonesia telah mencapai 166.155 unit, dengan permodalan koperasi aktif yang terdiri dari modal sendiri Rp 27,27 triliun dan modal luar Rp 36,25 triliun dengan nilai volume usaha Rp 55,26 triliun.

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun lalu juga mencatat jumlah UKM di Indonesia sebanyak 520.220 unit. Diperkirakan akan ada 600.000 pelaku UKM baru pada 2021 ini. Sementara dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan sejak Januari 2021-Januari 2021 sekitar Rp 17,541 triliun untuk 2,4 juta debitur.

Sektor tertinggi investasi yang dilakukan kalangan SME atau UKM adalah pada bidang jasa (57%), perdagangan (20%), dan manufaktur (23%). SME atau UKM bahkan ditengarai memberi kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto nasional sebesar 54%. (sumber : GALERI UKM)