Manfaat Koperasi-Hubungannya Dengan Pemberdayaan Ekonomi

Manfaat Koperasi Dan Hubungannya Dengan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, ternyata memiliki keterkaitan. Dalam hubungannya dengan penurunan angka kemiskinan koperasi perlu meningkatkan kinerja dan pencitraan dengan mendorongnya agar lebih aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan dalam sambutan pembukaan Gala Karya Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta (Kamis,27 September 2012), koperasi memiliki peran penting untuk menjamin kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

 

Pemerintah mengklaim angka kemiskinan saat ini mencapai 11,9% dan ditargetkan bisa turun ke level 10%.

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat pertumbuhan koperasi rata-rata mencapai 7%-8% per tahun. Pada Juli 2012, tercatat sebanyak 192.943 unit koperasi yang beroperasi secara nasional. "Kami targetkan jumlah koperasi bisa mencapai 200.000 unit. Kami optimistis target itu bisa terealisasi," katanya.

Syarifuddin mengatakan pemerintah juga memiliki Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat guna menekan angka kemiskinan. Koperasi, lanjutnya, perlu mengambil peranan di antaranya membuat kemitraan dengan pelaku usaha. "Kinerja koperasi sekarang sudah bagus, hanya tetap harus lebih baik lagi," katanya.Namun, Menteri Koperasi dan UKM itu berharap masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih lembaga keuangan agar kasus penipuan seperti Koperasi Langit Biru tidak terulang kembali. Masyarakat diharapkan tidak langsung tergiur apabila ditawari return di atas BI Rate. Jangan sampai kasus penipuan berkedok koperasi kembali terulang." paparnya

Usaha kecil melalui dorongan PPMK merupakan salah satu program yang merunut pada kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarkat khususnya warga miskin melalui optimalisasi usaha-usaha produktif. Komponen modal menjadi sebuah hal penting dalam usaha kecil atau usaha produktif. Sinergi antara usaha kecil dengan kemitraannya dengan koperasi tentunya sangat diharapkan dapat saling membantu.

Kebijakan untuk meningkatkan koperasi juga dilakukan dengan rencana memperbaiki instrumen penyertaan modal di tubuh organisasi itu. "Melalui agenda itu, koperasi dan usaha kecil sebagai badan usaha harus diarahkan dan didorong berperan secara nyata meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial," ujar Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliidi Sembiring pada Senin, (24/9).

Dia melanjutkan koperasi perlu dibina di sisi kelembagaan dan usaha sehingga lebih berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat. Adapun perbaikan peran itu membutuh kan dukungan modal kuat melalui perbaikan akses pembiayaan.

Tahun ini, Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan soslalisasi dan bimbingan teknis modal penunaan di 10 provinsi masing-masing Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan Lampung, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Bali.

(sumber : Kemenkop-UKM : Koperasi Diminta Aktif Berdayakan Masyarakat) 

Usaha Kecil dan Industri Kreatif Menyerap Banyak Tenaga Kerja

Usaha Kecil dan Industri Kreatif  Dapat Menyerap Lebih Banyak Tenaga Kerja. Perkembangan industri kreatif di Indonesia ternyata tidak hanya memberikan kontribusi cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, namun juga membukakan lapangan kerja baru bagi para pengangguran di negara kita.


Bahkan menurut data yang kami peroleh, pada tahun 2021 silam sektor industri kreatif telah berhasil menyerap tenaga kerja hingga mencapai 5 juta orang.

Kondisi tersebut tentunya dinilai cukup potensial, karena saat ini diperkirakan pertumbuhan industri kreatif sudah mencapai lebih dari empat juta orang pelaku usaha, yang masing-masing dari mereka mampu menyerap minimal dua orang tenaga kerja. Tidaklah heran bila sekarang ini banyak pihak yang mengatakan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia berangsur-angsur mulai berkurang seiring dengan pertumbuhan ekonomi kreatif di negara kita yang semakin hari kian membaik.

Dari 14 subsektor industri kreatif yang berkembang di Indonesia, tak bisa kita pungkiri bila industri fashion dan kerajinan memberikan kontribusi yang paling besar. Bahkan sekarang ini perkembangan industri fashion bisa mencapai kurang lebih sekitar 54,32%, dengan angka penyerapan tenaga kerja sebanyak 4,13 juta orang atau setara dengan 4,22% dari angka penyerapan tenaga kerja tingkat nasional.

Disamping itu, pada tahun 2021 silam nilai ekspor produk fashion mengalami peningkatan sekitar 18,04% dari tahun sebelumnya dan berhasil menembus angka ekspor hingga mencapai Rp 72 triliun. Kondisi inilah yang menjadikan produk-produk fashion di negara kita menjadi salah satu penyumbang paling besar dalam kegiatan ekspor, yakni berkisar 61,13% dari total ekspor keseluruhan produk kreatif.

Tak mau kalah bersaing dengan perkembangan industri fashion, sektor kerajinan pun ternyata juga memberikan sumbangan cukup besar bagi perkembangan industri kreatif di Indonesia. Sekarang ini sentra industri kerajinan telah tersebar di berbagai wilayah, misalnya saja seperti di Daerah Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali dan sekitar Jakarta. Tercatat sejak tahun 2021 yang lalu, industri kerajinan terus mengalami peningkatan dan sekarang ini diperkirakan jumlahnya terus bertambah hingga lebih dari 1,2 juta orang pengrajin yang tersebar di berbagai penjuru nusantara.

Melihat pertumbuhan tersebut, tidak heran bila sekarang ini Pemerintah mulai melakukan berbagai macam pendampingan untuk lebih menghidupkan 14 subsektor industri kreatif di Indonesia dan menargetkan bisa menyerap tenaga kerja hingga 10 juta orang pada tahun 2025. Semoga informasi berita bisnis tentang sektor industri kreatif memperbesar lapangan kerja ini bisa memberikan tambahan wawasan bagi para pembaca dan menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa terus berkarya menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

source/link : bisnisukm.com

Membuat Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Filosofi

Apa Sebenarnya Pemberdayaan Itu ? Lalu, bagaimana cara untuk membuat pemberdayaan masyarakat sebagai fasilitasi sosial dengan filosofi yang ada di dalamnya ?


Sering kali kita mendengar istilah pemberdayaan, di mana saat ini istilah tersebut sedang diwujudkan dalam bentuk program ataupun kegiatan baik yang dilakukan secara institusional oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga non pemerintah dengan objek sasaran adalah manusia/masyarakat, dan merupakan  elemen penting dalam proses pembangunan dan penyadaran pembangunan tersebut terhadap kesadaran dan keberdayaan masyarakat dan sebaliknya, dengan tujuan akhir mengangkat derajat manusia/masyarakat itu dari status dan keberadaan tertentu.

Pemahaman Pemberdayaan

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, artinya belum ada definisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Namun demikian, bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat. 

Menurut Robinson (1994), pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. 

Menurut  Ife (1995), pemberdayaan mengacu pada kata “empowerment,” yang berarti memberi daya, memberi ”power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.  

Menurut Payne (1997), pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Proses Pemberdayaan

Menurut Pranarka & Vidhyandika (1996), proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.

Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungansekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apayang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”.

Menurut Sumardjo (1999),  ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:  

1. Mampu memahami diri dan potensinya,mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
3. Memiliki kekuatan untuk berunding
4. Emiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan 
5. Bertanggungjawab atas tindakannya.

Menurut Slamet (2003), yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi,berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengansituasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab.

Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan masyarakat

Menurut Jamasy (2004), konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Menurut Sulistiyani (2004), tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki dan memberikan manfaat..

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

 sumber/link : sarjanaku.com

Warga Miskin dan Potensi Tidak Tepat Sasaran Dana Bantuan

Warga Miskin dan Potensi Tidak Tepat Sasaran Dana Bantuan. Warga miskin dan kemiskinan masih merupakan fenomena sosial di Indonesia dan seharusnya menjadi prioritas utama penanganan masalah di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai media info statistik pemerintah mencatat puluhan juta penduduk Indonesia masih tergolong miskin. Jumlahnya mencapai 29,89 juta jiwa per September 2021 atau setara 12,36 persen dari total penduduk Indonesia (release data per Januari 2012).Rinciannya, jumlah penduduk sangat miskin pada periode itu sebanyak 10,09 juta jiwa atau 4,17 persen. Sedangkan penduduk miskin 19,79 juta jiwa, atau 8,19 persen dari total jumlah penduduk. Data BPS juga menyebutkan jumlah penduduk hampir miskin mencapai 27,82 juta jiwa atau 11,5 persen.

Meski relatif turun dibanding Maret 2021 sekitar 30,02 juta jiwa, pemerintah sepertinya tak cukup puas dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dana sekitar Rp99 triliun untuk program itupun pun digelontorkan selama 2012. Dana itu berasal dari gabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta swasta.Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, beberapa waktu yang lalu pernah mengatakan, program perlindungan sosial pengentasan kemiskinan itu terdiri atas beberapa kluster. 

Pertama, adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dananya sekitar Rp69 triliun.
Kedua, adalah yang terkait Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.  

Ketiga, adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan dana yang ditargetkan sekitar Rp30 triliun. Tahun lalu, KUR ditargetkan Rp11 triliun, namun realisasinya mencapai Rp26 triliun.
Keempat, adalah kluster yang berkaitan dengan program intervensi berkaitan dengan penyediaan listrik murah dan air untuk nelayan serta masyarakat miskin kota.

Potensi Tidak Tepat Sasaran Bantuan

Puluhan triliun dana telah disiapkan, karena menurut BPS kemiskinan di Indonesia telah mencapai tahap kronis dan sulit dihilangkan. Namun, pada pelaksanaannya, BPS menyatakan masih banyak kendala untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air. Rendahnya kapasitas penduduk dan tidak meratanya program bantuan pemerintah menjadi kendala.Salah satu faktor penghambat adalah banyaknya penduduk sangat miskin yang tinggal di daerah terpencil. Faktor lain adalah keterbatasan kapasitas individu.Sebagai contoh, warga miskin yang kurang memiliki kapasitas, tinggal di daerah terpencil dan jauh dari jangkauan pemerintah menyebabkan pada saat pembagian beras rakyat miskin kadang tidak kebagian. Hal ini menimbulkan asumsi penurunan satu persen tiap tahun menjadi berat. 

BPS menyatakan bahwa program bantuan pemerintah di daerah kerap tidak tepat sasaran meskipun telah mempunyai data penduduk sangat miskin tersebut. Program bantuan yang paling tepat untuk penduduk miskin kronis itu adalah bantuan bahan makanan pokok. Bantuan berupa Kredit Usaha Rakyat dan infrastruktur pertanian tidak terlalu banyak berpengaruh. Menurut BPS, konsep pemberdayaan masyarakat kurang tepat jika diterapkan bagi mereka. Sebagai contoh, bila diberikan traktor, KUR, mereka tidak akan mampu. Mereka mungkin tidak akan bisa mengembangkan usahanya, karena kapasitasnya rendah. Pengentasan kemiskinan yang mencapai 0,13 persen selama sembilan bulan 2021, tergolong rendah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pengentasan kemiskinan ditargetkan satu persen selama satu tahun.

Bahkan, terkait program pengentasan kemiskinan itu, bantuan asing juga berdatangan. Pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan ke Indonesia senilai US$600 juta atau sekitar Rp5,4 triliun. Bantuan itu dikucurkan guna  merancang program mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.Bantuan itu diserahkan langsung Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton kepada Menteri Keuangan Indonesia Agus Martowardojo, November lalu. Hillary Clinton dalam keterangan resminya menyatakan bantuan itu adalah bantuan terbesar pernah diberikan AS, dimana program ini untuk mengurangi kemiskinan dan merupakan salah satu cara meningkatkan ekonomi. 

Bantuan yang merupakan bagian program Millenium Challenge Corporation (MCC) itu ada tiga turunan untuk pengembangan proyek pengentasan kemiskinan. 

Pertama, proyek kesejahteraan hijau. Program ini difokuskan disebabkan karena mayoritas masyarakat miskin Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang kaya sumber daya alam. Namun, ekstraksi yang berlebihan dan pengelolaan yang tidak memadai dari sumber daya alam tersebut mengancam kemampuan Indonesia dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Dana yang dipakai untuk proyek ini sebesar US$332,5 juta.

Kedua, proyek kesehatan dan gizi berbasis masyarakat untuk mengurangi gangguan pertumbuhan. Proyek ini dicanangkan karena saat ini lebih dari sepertiga balita di Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan, yang diukur dari berat badan ideal sesuai usia.Akibatnya, angka kematian ibu dan bayi sangat tinggi, berkurangnya kecerdasan anak, anak rentan infeksi penyakit kekurangan fisik saat dewasa, dan bermuara pada kerugian ekonomi. Untuk proyek ini digelontorkan dana US$131,5 juta.

Ketiga, proyek modernisasi pengadaan. Proyek ini bertujuan membuat pengadaan publik (barang dan jasa) yang efisien dan efektif untuk tata pemerintahan yang baik. Sebab, sistem pengadaan di Indonesia sangat rentan penipuan, penyalahgunaan, serta dapat mengakibatkan kerugian dana yang signifikan serta berkurangnya kualitas barang, pekerjaan dan pelayanan publik. Apalagi, sebuah studi terbaru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2021 menyebut sekitar US$15 miliar berpotensi disalahgunakan karena praktik korupsi dan sistem pengadaan yang tidak kompeten. Proyek modernisasi pengadaan ini digelontor senilai US$50 juta.

Selanjutnya, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) juga memberikan tambahan bantuan sebesar US$200 juta setara Rp1,8 triliun. Bantuan untuk Indonesia itu guna membantu pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di sejumlah daerah.Perjanjian pinjaman selama 15 tahun itu adalah tahap kedua dari program reformasi tata kelola dan keuangan pemerintah daerah. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dari pemerintah daerah seiring upaya desentralisasi pemerintah. 

Senior Public Management Specialist ADB, Juan Luis Gomez, dalam keterangan tertulis pada Oktober tahun  lalu, sejak 2021, pemerintah pusat telah melimpahkan fungsi pengaturan belanja dan pendapatan ke pemerintah daerah yang kini bertanggung jawab dalam pemenuhan pelayanan mendasar bagi masyarakat Program penguatan tata kelola pemerintah daerah diharapkan bisa membuat penggunaan dana akan lebih efektif. Selain itu, penyediaan layanan yang lebih efisien diharapkan mampu meningkatkan standar hidup masyarakat serta mengurangi kemiskinan.Pada program tahap kedua itu, sedikitnya akan ada enam program yang dijalankan. Termasuk di dalamnya, penguatan tata kelola keuangan pemerintah daerah, memperbaiki administrasi pelayanan masyarakat, serta penciptaan pendapatan daerah.

Pengelolaan dana puluhan triliun untuk program pengentasan kemiskinan memang tidak mudah. Pemerintah harus mencari cara yang efektif agar dana tersebut tepat sasaran. Lalu bagaimana solusinya? Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana, dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat program pengentasan kemiskinan itu, dan ini juga banyak ditentukan oleh leadership dan inisiatif daerah. Peran aktif yang dimaksud adalah pembuatan kebijakan pro rakyat, bekerja sama dengan akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Mereka akan mencari dan mengimplementasikan solusi pengentasan kemiskinan, misalnya program pro poor planning and budgeting.

Kementerian PPN mencatat beberapa daerah yang sukses melaksanakan pengentasan kemiskinan di atas rata-rata nasional 5,26 persen. Daerah tersebut antara lain Gorontalo 10,38 persen dan Maluku 10,03 persen.

Selain itu, Wakil Presiden Boediono pernah mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan cara untuk meningkatkan pendapatan, pendidikan, ataupun kesehatan.

Pemerintahan SBY (Soesilo Bambang Yudhoyono)-Boediono menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 8-10 persen pada 2021. Boediono mengakui, upaya pengentasan kemiskinan tidak semudah yang diperkirakan.

Alasannya, banyak faktor yang tidak bisa dikendalikan dalam upaya mengurangi jumlah masyarakat miskin. Selama ini, pemerintah membuat program pengentasan kemiskinan berdasarkan empat kluster.

Empat kluster itu adalah rumah tangga dan individu, pemberdayaan masyarakat, usaha mikro, dan analisis spasial. Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM itu juga menambahkan, program pengentasan kemiskinan itu diharapkan bisa terasa manfaatnya dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

sumber : vivanews

Manfaat Pemberdayaan dan Peranannya Dalam Pembangunan

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses membangun manusia atau sekelompok orang dengan cara pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.

Manfaat pemberdayaan dan peranannya dalam pembangunan masyarakat baik di kota maupun di desa dewasa ini semakin terasa. Hal ini bisa terlihat melalui sejumlah program pemberdayaan yang ada di masyarakat saat ini, dan sinkronisasi di dalamnya merupakan sebuah tatanan yang bisa dianggap paling mendekati dalam konteks pembangunan masyarakat yang memanusiakan manusia.

Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.  

Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. Disini masyarakat dapat membentuk panitia kerja, melakukan pembagian tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan, dan lain-lain.

Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah.

Sikap hidup yang perlu diubah tentunya sikap hidup yang merugikan atau menghambat peningkatan kesejahteraan hidup. Merubah sikap bukan pekerjaan mudah. Mengapa ? karena masyarakat sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sudah melakukan hal itu. Untuk itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan perubahan sikap.  

Masyarakat memiliki pemikiran dan pola pikir masing-masing, berbeda tiap orang dan tiap lapisannya. Terkadang secara sadar maupun tidak sadar, masyarakat sering melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain, dan ini tentunya harus dipahami oleh para pendamping masyarakat. Oleh karena itu perlu diperhatikan secara bijaksana cara-cara penyadaran masyarakat.  Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan banyak informasi dengan menggunakan berbagai media, seperti buku-buku bacaan, mengajak untuk melihat tempat lain, menyetel film penerangan, dan masih banya cara lain.

Pada pengorganisasian masyarakat, kuncinya adalah menempatkan masyarakat sebagai pelakunya. Untuk itu masyarakat perlu diajak mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan dan pelestarian. Ini merupakan pemberdayaan masyarakat melalui strategi pendampingan secara konseptual.

Pelibatan masyarakat sejak awal kegiatan memungkinkan masyarakat memiliki kesempatan belajar lebih banyak. Pada awal-awal kegiatan mungkin “Pendamping” sebagai pendamping akan lebih banyak memberikan informasi atau penjelasan bahkan memberikan contoh langsung. Pada tahap ini masyarakat lebih banyak belajar namun pada tahap-tahap berikutnya “Pendamping” harus mulai memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba melakukan sendiri hingga mampu atau bisa. Jika hal ini terjadi maka dikemudian hari pada saat “Pendamping” meninggalkan masyarakat tersebut, masyarakat sudah mampu untuk melakukannya sendiri atau mandiri. Hal ini sangat berhubungan antara pemberdayaan masyarakat dan indeks pembangunan manusia.

Prinsip dasar pemberdayaan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri:

a.   Penyadaran

Untuk dapat maju atau melakukan sesuatu, orang harus dibangunkan dari tidurnya. Demikian masyarakat juga harus dibangunkan dari “tidur” keterbelakangannya, dari kehidupannya sehari-hari yang tidak memikirkan masa depannya. Orang yang pikirannya tertidur merasa tidak mempunyai masalah, karena mereka tidak memiliki aspirasi dan tujuan-tujuan yang harus diperjuangkan.

Penyadaran berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan menjadi sadar bahwa mereka mempunyai tujuan-tujuan dan masalah-masalah. Masyarakat yang sadar juga mulai menemukan peluang-peluang dan memanfaatkannya, menemukan sumberdaya-sumberdaya yang ada ditempat itu yang barangkali sampai saat ini tak pernah dipikirkan orang.

Masyarakat yang sadar menjadi semakin tajam dalam mengetahui apa yang sedang terjadi baik di dalam maupun diluar masyarakatnya. Masyarakat menjadi mampu merumuskan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasinya.

b.   Pelatihan

Adakah manfaat pelatihan sebagai cara meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat ? Pertanyaan ini sangat krusial karena mengingat peranan pendampingan terhadap masyarakat itu sendiri. Pendidikan di sini bukan hanya belajar membaca,menulis dan berhitung, tetapi juga meningkatkan ketrampilan-ketrampilan bertani, kerumahtanggaan, industri dan cara menggunakan pupuk. Juga belajar dari sumber-sumber yang dapat diperoleh untuk mengetahui bagaimana memakai jasa bank, bagaimana membuka rekening dan memperoleh pinjaman. Belajar tidak hanya dapat dilakukan melalui sekolah, tapi juga melalui  pertemuan-pertemuan informal dan diskusi-diskusi kelompok tempat mereka membicarakan masalah-masalah mereka.

Melalui pendidikan, kesadaran masyarakat akan terus berkembang. Perlu ditekankan bahwa setiap orang dalam masyarakat harus mendapatkan pendidikan, termasuk orangtua dan kaum wanita. Ide besar yang terkandung dibalik pendidikan kaum miskin adalah bahwa pengetahuan menganggarkan kekuatan.

c.   Pengorganisasian

Agar menjadi kuat dan dapat menentukan nasibnya sendiri, suatu masyarakat tidak cukup hanya disadarkan dan dilatih ketrampilan, tapi juga harus diorganisir.

Organisasi berarti bahwa segala hal dikerjakan dengan cara yang teratur, ada pembagian tugas diantara individu-individu yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas masing-masing dan ada kepemimpinan yang tidak hanya terdiri dari beberapa gelintir orang tapi kepemimpinan diberbagai tingkatan.

Tugas-tugas harus dibagikan pada berbagai kelompok, termasuk kaum muda, kaum wanita, dan orangtua. Pembukuan yang sehat juga sangat penting. Semua orang harus mengetahui penggunaan uang dan berapa sisanya. Pembukuan harus dikontrol secara rutin misalnya setiap bulan untuk menghindari adanya penyelewengan.

d.   Pengembangan kekuatan

Kekuasaan berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Bila dalam suatu masyarakat tidak ada penyadaran, latihan atau organisasi, orang-orangnya akan merasa tak berdaya dan tak berkekuatan. Mereka berkata “kami tidak bisa, kami tidak punya kekuatan”.

e.   Membangun Dinamika

Dinamika masyarakat berarti bahwa masyarakat itu sendiri yang memutuskan dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan rencana yang sudah digariskan dan diputuskan sendiri. Dalam konteks ini keputusan-keputusan sedapat mungkin harus diambil di dalam masyarakat sendiri, bukan diluar masyarakat tersebut.

Lebih jauh lagi, keputusan-keputusan harus diambil dari dalam masyarakat sendiri. Semakin berkurangnya kontrol dari masyarakat terhadap keputusan-keputusan itu, semakin besarlah bahaya bahwa orang-orang tidak mengetahui keputusan-keputusan tersebut atau bahkan keputusan-keputusan itu keliru. Hal prinsip bahwa keputusan harus diambil sedekat mungkin dengan tempat pelaksanaan atau sasaran.

Secara garis besar pendamping masyarakat memiliki 3 peran yaitu: pembimbing, enabler, dan ahli.

Sebagai pembimbing, pendamping memiliki tugas utama yaitu membantu masyarakat untuk memutuskan/menetapkan tindakan. Disini pendamping perlu memberikan banyak informasi kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat memilih dan menetapkan tindakan yang dapat menyelesaikan masalah mereka.

Sebagai enabler, dengan kemampuan fasilitasinya pendamping mendorong masyarakat untuk mengenali masalah atau kebutuhannya berikut potensinya. Mendorong masyarakat untuk mengenali kondisinya, menjadi begitu penting karena hal ini adalah langkah awal untuk memulai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan masyarakat. Ketrampilan fasilitasi dan komunikasi sangat dibutuhkan untuk menjalankan peran ini.

Sebagai ahli, pendamping dengan ketrampilan khusus yang diperoleh dari lingkup pendidikannya atau dari pengalamannya dapat memberikan keterangan-keterangan teknis yang dibutuhkan oleh masyarakat saat mereka melaksanakan kegiatannya.

Keterangan-keterangan yang diberikan oleh pendamping bukan bersifat mendikte masyarakat melainkan berupa penyampaian fakta-fakta saja. Biarkan masyarakat yang memutuskan tindakan yang akan diambil. Untuk itu pendamping perlu memberikan banyak fakta atau contoh-contoh agar masyarakat lebih mudah untuk mengambil sikap atau keputusan dengan benar.

Pendamping dalam ruang lingkup pemberdayaan  masyarakat perlu menyadari, bahwa peran utamanya melakukan pembelajaran kepada masyarakat.

Berdasarkan peran pendamping sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi persyaratan pendamping adalah sebagai berikut :

Mampu membangun kepercayaan bersama masyarakat.

1. Mampu mengenali potensi masyarakat
2. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat.
3. Profesional dalam pendekatan kepada masy.
4. Memahami kondisi masyarakat.
5. Punya ketrampilan dasar untuk peningkatan kesejahteraan masy.
6. Mengetahui keterbatasan diri sehingga tahu :

• Kapan meminta nasehat
• Dimana mendapatkan nasehat tenaga ahli
• Siapa yang harus didekati
• Ruang lingkup tugas dari berbagai dinas
• Sumber-sumber bantuan tambahan.

(referensi : Pemerintah Kabupaten Grobogan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa)

Meningkatkan Ekonomi Usaha Kecil Dengan Optimalisasi Potensi

Cara Meningkatkan Usaha Kecil Dan Ekonomi Dengan Optimalisasi Potensi Ekonomi - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selalu tercatat di atas 6% dinilai belum dirasakan merata di semua sektor usaha. 


Salah satu sektor yang masih harus didorong dan dioptimalkan adalah usaha mikro kecil dan menengah(UMKM). CEO MNC Group Hary Tanoe soedibjo mengatakan,ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi asalkan didukung kebijakan yang baik dan melaksanakannya secara konsisten. Jumlah penduduk usia muda (di bawah 40tahun) yang mencapai 70% dari populasi juga merupakan potensi tersendiri.

"Kita punya semua luxurious factor yang dapat mendorong bangsa kita ke arah lebih baik. Jika dibandingkan dengan China yang sama-sama muda (komposisi penduduknya), sumber daya alam kita lebih besar sehingga seharusnya kita bisa tumbuh lebih baik," ujar Hary pada acara dialog HUT Ke-2 MNC Business Channel bertema "Ketahanan Ekonomi Nasional" di MNC Tower, Jakarta,kemarin.

Hary menambahkan, salah satu sektor yang harus mendapat dukungan besar adalah UMKM yang telah terbukti memiliki daya tahan lebih baik terhadap krisis .dan mampu mengurangi kemiskinan. Namun, perlu ada kebijakan yang memiliki keberpihakan lebih pada pelaku UMKM, salah satunya pemberian kredit bagi UMKM. "Harus diberikan prioritas pinjaman tersebut," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selalu di atas 6,5% membawa dampak terhadap tumbuhnya sektor UMKM. Dia mencatat, jumlah UMKM di Indonesia saat ini sebanyak 55,2 juta pengusaha. Diharapkan, meningkatnya konsumsi domestik dan menguatnya pasar dalam negeri membuat peran UMKM di dalamnya juga lebih besar. "Insya Allah UMKM akan menjadi tuan rumah di pasarnya (dalam negeri) sendiri," tegasnya.

Dia mengungkapkan, selain pembinaan dan pemberdayaan UMKM, keberpihakan pemerintah terhadap UMKM antara lain diwujudkan melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM yang pada tahun ini. "Kita punya semua luxurious factor yang dapat mendorong bangsa kita ke arah lebih baik."

HARY TANOESOEDIBJO

CEOMNC Group mencapai Rp22 triliun dari total Rp85 tribun (kumulatif). Pemberian KUR tersebut, menurutnya, terbukti sangat membantu dan diapresiasi para penerimanya. "Secara statistik, dana KUR Rp22 triliun tahun ini telah terserap oleh 8 juta pelaku UMKM," sebutnya. Direktur Eksekutif Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, dalam kebijakan pengelolaan kredit perbankan, pemberian kredit UMKM merupakan salah satu yang masih harus terus didorong lantaran tingkat pertumbuhannya yang masih rendah, yaitu 21%. "Upaya yang kami lakukan misalnya dengan peningkatan akses dan perbaikan regulasi Salah satu yang didorong adalah ketentuan minimum penyaluran kredit UMKM," tuturnya. Pengamat UMKM dari Prasetyamulya Business School Joko Wintoro menambahkan, UMKM merupakan salah satu indikator kesehatan ekonomi nasional. Sayangnya, pengembangan UMKM belum dilakukan maksimal dan optimisme dari pelaku UMKM di Indonesia juga masih rendah.

Berdasar Global Optimism Survey, indeks optimisme pelaku wirausaha di Indonesia hanya 0,30. Sementara, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar meyakini, pariwisata sebagai industri multisektor bisa menjadi leading sektor dalam pengembangan UMKM, terutama di Indonesia bagian timur. Selain itu, harus ada keterkaitan antara sektor UMKM dengan sektor usaha yang lebih besar. "Pariwisata saat ini sudah menjadi gaya hidup global, yang mana dalam setahun jumlah orang yang berwisata di seluruh dunia mencapai 1 miliar. Ini tentu akan membawa pengaruh sangat besar terhadap industri secara menyeluruh," tandasnya.

(sumber : Kemenkop-UKM : Optimalkan Potensi Ekonomi )

Cara Membuat Usaha Kecil Memiliki Nilai Lebih Dan Menguntungkan

Bagaimana Cara Untuk Menjadikan Usaha Kecil agar Memiliki Nilai Lebih dan Menguntungkan ? Banyak orang mulai merintis usaha. Bagi yang tak punya banyak modal alias minim modal, mereka akan memulainya dengan usaha kecil. 

Sebab usaha jenis ini pun memiliki keunggulan dan kelebihannya sendiri dibanding usaha yang telah mapan. Terbukti juga banyak kisah sukses mengenai usaha kecil di sekeliling kita. Usaha itu kemudian terus bertumbuh dan berkembang sehingga memberikan manfaat bagi banyak orang.

Apa sajakah kelebihan usaha kecil yang menguntungkan?  Berikut adalah Top 10 Kelebihan Usaha Kecil Yang Menguntungkan :

1. Modal minim. Jelas, modal yang dibutuhkan tidak banyak. Berapa banyak? Mungkin dari ratusan ribu sampai ratusan juta masih terhitung usaha kecil. Namun, pendapat saya, kecilnya modal bukan alasan untuk tidak segera ACTION mulai usaha. Seberapa pun modal yang dimiliki, anda bisa segera memulai usaha sendiri. Apalagi di bisnis internet, modal yang kecil bisa dikembang-biakkan sampai mendapatkan income yang sangat besar.
2. Tahan banting. Usaha kecil memiliki kemampuan untuk bertahan. Terbukti di masa krisis lalu, usaha kecil tetap survive dan mampu membantu menggerakkan ekonomi bangsa. Sifat tahan banting dari usaha kecil ini memang sejalan dengan karakter entrepreneur yang melekat pada diri pemilik usaha.
3. Cepat ACTION. Sebab anda pemilik usaha kecil, maka tak perlu tunggu lama untuk ambil keputusan. Andalah sang decision maker. Anda pengambil keputusan apa saja yang harus di-ACTION-kan untuk memajukan usaha anda. Kecepatan ACTION itu juga bermanfaat dalam merespon kebutuhan pasar yang terus berubah.
4. Lebih fokus pada konsumen. Usaha kecil biasanya lebih fokus dalam melayani konsumen. Mereka kenal siapa pelanggan A, siapa pelanggan B. Karena mengenal pelanggan lebih baik, membuat sebuah usaha kecil juga mampu melayani mereka dengan lebih optimal.
5. Penuh tantangan. Memulai usaha kecil penuh dengan tantangan. Bukan berarti usaha besar tak ada tantangannya. Tapi usaha kecil dengan segala macam keterbatasannya, mesti berjuang untuk bisa survive. Mesti memikirkan dan melakukan banyak hal, yang terkadang banyak tugas dirangkap oleh pemilik usaha.
6. Mudah beradaptasi. Karena tidak berhirarki panjang seperti usaha besar, usaha kecil punya kemampuan adaptasi yang tinggi. Kondisi pasar yang berubah, bisa dengan cepat diendus dan diselaraskan dengan usahanya. Inovasi-inovasi baru, sekecil apapun itu, biasanya muncul dalam kondisi tersebut.
7. Ikut menggerakkan ekonomi masyarakat. Dari menyerap lapangan kerja sampai ikut menggerakkan ekonomi sekitar, usaha kecil berperan penting. Usaha jenis ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi di  lingkungannya.
8. Inovasi. Usaha kecil biasanya sarat dengan inovasi dalam mengembangkan bisnisnya. Inovasi itu dilakukan dalam pengembangan produk, pemasaran, atau aspek internalnya. Inovasi juga lebih lebih  mudah dilakukan ketimbang di usaha besar yang biasanya memiliki struktur organisasi dan proses kerja yang kompleks.
9. Fleksibel. Usaha kecil punya sifat fleksibel. Ini membuatnya mampu menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi. Daya lentur usaha kecil ini yang membuatnya mampu bertahan dalam persaingan usaha.
10. Kebebasan. Bagi pemilik usaha kecil, kebebasan adalah hal yang paling didambakan. Bebas mengatur bagaimana strategi usahanya, bebas untuk mengambil keputusan terbaik bagi usahanya, serta disertai tanggung jawab untuk menanggung segala resikonya.

source/link : JOKOSUSILO.com