Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia (GAPRI) menilai bahwa pelaksaan kurang menyentuh substansi penaggulangan kemiskinan dan pentingnya keterlibatan masyarakat miskin. Sejauh ini, dominasi elit lokal membuat keterlibatan masyarakat miskin menjadi lemah.
“Informasi hanya dipegang oleh kelompok tertentu, sehingga masyarakat tidak banyak terlibat langsung. Sejauh ini, penyebab kemiskinan yang diidentifikasi oleh PNPM hanya dijawab dengan 70% pembangunan infrastruktur bagi masyarakat desa,” ujar Juru Bicara GAPRI Abdul Ghofur dalam Seminar Nasional PNPM Mandiri: Antara Retorika dan Realita, di Jakarta, Rabu (4/7/2012).
Abdul mengatakan bahwa banyak proyek tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat miskin, melaikan motif politis dari beberapa elit. Permasalahan kebutuhan lahan bagi petani, katanya, dijawab dengan pembangunan jalan. Pembangunan tersebut, tidak menjawab permasalah.
Terlebih lagi, sambungnya, keberadaan PNPM belum mampu meningkatkan kapabilitas masyarakat miskin, karena keterlibatan dalam program lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pengaruh, sementara masyarakat miskin masih dinilai tidak mampu.
Menurutnya, perlu dilakukan audit sosial yang bisa mengevaluasi relevansi sosial terkait sasaran dan dampak sosial terhadap program tersebut. Abdul menegaskan bahwa PNPM ini sebetulnya bukanlah proyek penanggulangan kemiskinan, melainkan sejenis program pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan.
Pembangunan infrastruktur tersebut, diakui oleh Ketua Pokja Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Elan Sartiawan merupakan bagian dari program PNPM.
Ia menjelaskan bahwa infrastruktur dasar (jalan, jembatan, sistem air bersih, MCK, puskesmas, rumah, dll) merupakan hal yang harus diselesaikan untuk mengatasi masalah ketidakmerataan yang terjadi.
(sumber : Bisnis Indonesia )
(sumber : Bisnis Indonesia )
0 Komentar
Penulisan markup di komentar